Samarinda, infosatu.co – Aspirasi mengenai kesejahteraan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kembali mencuat dalam kegiatan reses Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sayid Muziburrachman.
Salah satu guru TK yang hadir dalam reses itu menyampaikan keluhan terkait rendahnya insentif dan ketentuan beban kerja yang dinilai tidak sesuai kenyataan di lapangan.
Ia meminta agar pemerintah tidak memandang profesi guru TK sebelah mata, mengingat tugas mendidik anak usia dini membutuhkan kesabaran dan tenaga ekstra.
“Tolong Bapak sampaikan ke atasan, mohon jangan memandang kami sebagai guru TK itu sebelah mata pak, guru TK ini sangat capek,” ungkapnya.
Itu disampaikan di hadapan Sayid Muziburrachman saat reses di Gang Bhineka 1 RT 6 Kelurahan Sungai Keledang Kota Samarinda pada Kamis, 30 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, insentif yang mereka terima saat ini kian berkurang karena harus disesuaikan dengan jumlah murid.
Ketentuannya, guru harus memegang rasio 1 berbanding 15 murid seperti guru PNS, sementara kondisi sekolah swasta sangat berbeda.
“Guru itu harus memegang 1 dibanding 15 seperti PNS, sebenarnya nggak bisa pak. Kami ini swasta, mencari murid itu juga susah. Apalagi kalau tidak ada murid ABK, baru bisa menyesuaikan,” katanya.
“Insentif kami pun dipotong. Gaji kami juga minim sekali, jauh di bawah UMK. Saya saja hanya menerima Rp500 ribu per bulan,” tuturnya.
Selain persoalan kesejahteraan guru, warga juga menyampaikan kebutuhan pembangunan tempat ibadah seperti perbaikan langgar, atap bangunan, hingga infrastruktur pendukung lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Sayid Muziburrachman meminta agar seluruh kebutuhan dan usulan masyarakat disertai proposal tertulis agar dapat diproses dalam pembahasan anggaran selanjutnya.
“Kalau bisa diajukan saja proposalnya. Apa yang dibutuhkan, termasuk dinding, atap, dan segala macam. Insya Allah nanti kami akan anggarkan di anggaran berikutnya,” ujarnya.
Namun, Sayid menegaskan bahwa proses penganggaran tidak selalu berjalan mulus, karena harus melewati pembahasan dengan eksekutif.
Terkadang, kata dia, prioritas pembangunan versi pemerintah dan usulan dari aspirasi masyarakat tidak selalu sejalan.
“Kami di DPRD pun bertarung juga dengan eksekutif, baik gubernur maupun wali kota. Karena mereka punya prioritas pembangunan sendiri. Sedangkan usulan kami ini murni dari masyarakat. Jadi kami perjuangkan agar pembangunan benar-benar prorakyat,” tegasnya.
Sayid berharap dukungan dan doa masyarakat agar setiap aspirasi yang disampaikan dapat direalisasikan.
“Mudah-mudahan ini bisa cepat terlaksana. Kami tampung dulu dan akan kami perjuangkan,” pungkasnya.
