
Samarinda, infosatu.co – Rencana pembangunan terowongan di kawasan Selili harus dimatangkan lantaran merupakan pembangunan yang dinilai cukup besar. Hal itu disampaikan Ketua Komisi lll DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani.
Ia menilai rencana pembangunan terowongan tersebut perlu kajian ekologis agar dapat diselesaikan tanpa menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Kemudian dalam hal pelaksanaan waktunya apakah dapat memastikan tepat waktu dengan pengerjaan selama 18 bulan. Pasalnya ini juga masuk dalam program multi years dan harapannya tahun 2024 sebelum berakhirnya masa jabatan wali kota itu harus sudah selesai,” ungkapnya kepada awak media di Gedung Sekretariat DPRD Samarinda Jalan Basuki Rahmat, Senin (16/1/2023).
Angkasa bilang, yang terpenting lagi dalam proses pembangunan tersebut yakni anggaran yang disiapkan sebesar Rp400 miliar diharapkan tidak membengkak untuk ke depannya.
“Jangan sampai rencana membangun terowongan tidak sesuai dengan ekspektasi dan tujuan awal. Penting diperhatikan segala sesuatunya, misal jangan sampai nanti ada kendala dan memerlukan teknologi untuk membangun terowongan dan itu tidak masuk perencanaan pemkot. Artinya nanti ada biaya tambahan,” jelasnya.
Oleh karena itu, kata politikus PDIP itu, lebih baik dari perencanaan dimatangkan secara keseluruhan dan disampaikan kepada DPRD. Hal itu juga dalam rangka agar secara keseluruhan terlihat jelas dan mengetahui serta kepastian kepada masyarakat pembangunan tersebut jadi atau tidaknya.
“Tentunya pembahasan lebih lanjut kita akan rapatkan di hari Rabu 18 Januari 2023,” tuturnya.
Selain itu juga, berkaitan dengan pembebasan lahan masyarakat di sekitar pembangunan. Tentu hal itu akan masuk dalam kajian teknis, dan diharapkan pemerintah juga harus memperhatikan cost sosial yang timbul akibat pembangunan terowongan tersebut.
“Dampak sosial dari pembangunan terowongan tentu harus diselesaikan dengan baik oleh pemkot, serta harapannya pembangunan tersebut memberikan dampak yang baik juga pada masyarakat. Jangan sampai malah menimbulkan masalah baru dan hal tersebut sudah harus diantisipasi oleh pemkot,” terangnya.
Tidak hanya itu, dia juga berharap agar masyarakat ikut andil untuk tertib terhadap fasilitas publik. Jangan sampai terowongan yang dibangun menjadi tempat nongkrong, kemudian beraktivitas yang tidak tertib.
“Contoh pembangunan Jembatan Mahkota yang dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata dengan ngumpul dan nongkrong di sore hari. Tentunya itu mengganggu pengguna jalan dan berisiko terjadi kecelakaan lalu lintas,” pungkasnya.