Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat realisasi program pembangunan tahun anggaran 2025 telah mencapai 69 persen hingga akhir Juli.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyatakan bahwa capaian ini mencerminkan keberhasilan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan provinsi, meski tengah menghadapi periode transisi pemerintahan.
“Sampai sekarang realisasi pembangunan sudah menyentuh 69 persen,” ungkap Ananda, usai rapat paripurna di DPRD Kaltim, Senin sore, 28 Juli 2025.
Menurutnya, kemajuan tersebut tak lepas dari penyesuaian strategis yang diarahkan oleh Presiden RI, Gubernur Kaltim, dan diperkuat melalui Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri.
Instrumen-instrumen tersebut menjadi pendorong percepatan implementasi kebijakan, terutama di tengah regenerasi politik dan hadirnya visi baru.
“Tahun ini semuanya baru: legislatif baru, kepala daerah baru, dan RPJMD baru. Semuanya perlu diselaraskan sejak dini,” imbuh Ananda.
Dalam sambutannya, Ananda menegaskan bahwa delapan agenda pembangunan strategis nasional (Astacita) dan visi-misi kepala daerah daerah telah diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD dan APBD-perubahan.
Salah satu contohnya adalah program GratisPol layanan pendidikan dan kesehatan gratis, yang alokasinya mencapai kurang lebih Rp185 miliar.
Dia menuturkan, perubahan pergeseran anggaran dilakukan secara besar-besaran untuk memperkuat empat sektor prioritas: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
“Pergeseran anggarannya cukup besar karena memang difokuskan ke sektor strategis yang menjadi prioritas masyarakat,” jelasnya.
Ananda menegaskan bahwa sementara DPRD bertugas melakukan kontrol kebijakan dan pengawasan terhadap alokasi anggaran, aspek teknis implementasi tetap menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
“Saya berbicara dalam kapasitas DPRD saja; pelaksanaannya nanti di tangan pemerintah daerah,” tandasnya.
DPRD berharap sisa tahun anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal agar target pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dan APBD 2025 bisa tercapai seimbang, tepat waktu, dan berdampak nyata bagi warga Kaltim.
