Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat realisasi APBD tahun anggaran 2024 sebesar 92,19 persen dari total anggaran Rp22,19 triliun.
Kinerja keuangan daerah ini dianggap positif karena disertai pendapatan yang melampaui target dan capaian belanja modal yang cukup tinggi.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyampaikan dalam rapat paripurna bahwa pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp21,92 triliun, atau 102,53 persen dari target Rp21,01 triliun.
Pencapaian ini didorong oleh sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer dari pusat.
“Realisasi pendapatan tahun ini membuktikan bahwa Kaltim mampu mengelola sumber daya dengan baik,” ujarnya dalam Rapat Paripurna ke-18, Kamis, 12 Juni 2025.
Target PAD sebesar Rp 9,98 triliun berhasil terlampaui dengan capaian Rp10,23 triliun.
Hal Ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja perangkat daerah dalam menggali potensi pendapatan.
Ia merinci bahwa penerimaan dari pajak daerah mencapai Rp 8,57 triliun (99,76 persen), retribusi daerah Rp 1,09 triliun (108,03 persen), dan pendapatan sah lainnya justru melesat hingga 281,61 persen dari target.
Pendapatan transfer juga mengalami surplus, terutama dari dana bagi hasil pajak dan SDA.
“Ini bukan hanya soal angka, tapi bukti bahwa kita mampu mengoptimalkan sumber daya lokal dan memperkuat posisi fiskal,” katanya.
“Transfer dari pusat yang mencapai lebih dari 106 persen juga memperkuat pondasi keuangan daerah,” katanya.
Belanja daerah tahun 2024 tercatat Rp20,46 triliun dengan belanja modal mencapai 114 persen dari target.
Capaian ini, menurut Ekti, mencerminkan komitmen pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas Pemprov Kaltim.
“Realisasi belanja modal yang melebihi target ini patut diapresiasi karena menyangkut langsung proyek-proyek pembangunan strategis. Kita ingin hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya menegaskan.
Ia menutup dengan harapan agar DPRD dapat menerima dan menyetujui rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD 2024, demi kelanjutan pembangunan yang lebih terarah dan transparan.
“Dengan kerja sama antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat, kami berharap realisasi ini dapat semakin meningkat di tahun-tahun berikutnya,” ujar Ekti Imanuel.
