Samarinda, infosatu.co – Panitia khusus (Pansus) Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) segera mengajukan draf raperda itu kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
Langkah ini untuk mendapatkan evaluasi setelah pansus menyampaikan lampiran akhir raperda tersebut kepada Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud.
“Setelah itu akan dikembalikan dan dilakukan penyesuaian jika ada perubahan. Kemudian, dapat segera disahkan menjadi perda dan selanjutnya dibentuk peraturan gubernur (pergub)” kata Ketua Pansus Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono, Senin (16/10/2023).
Menurutnya, pembuatan regulasi tersebut merupakan salah satu upaya meningkatkan pendapatan daerah. Dari beberapa klausul dalam draf raperda itu terdapat beberapa ketentuan pajak maupun retribusi daerah yang menjadi sumber pendapatan baru.
Sapto menjelaskan, sumber pendapatan baru itu pada pajak alat berat yang bukan lagi menjadi bagian dalam kategori kendaraan bermotor. Maka, secara otomatis sistem pemungutan pajaknya juga harus dibedakan dengan kendaraan lainnya.
“Maka dari itu kita perlu melakukan pendataan pada alat berat yang beroperasi di Kaltim, sehingga pendapatan dari bahan bakarnya bisa kita maksimalkan,” jelasnya.
Belum lagi, alat berat yang beroperasi pada perusahaan pertambangan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B). Khusus bagi yang menggunakan alat berat dengan status Barang Milik Negara (BMN) tidak dapat dipunguti pajak.
“Tetapi kan kita tidak tahu bagaimana alat-alat lainnya dalam satu perusahaan, seperti alat milik sub kontraktornya. Jadi kita memerlukan data yang di luar dari BMN,” tuturnya.
