Bontang, infosatu.co – Komisi A DPRD Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat kerja perdana, Senin (21/10/2024).
Tujuan dari kegiatan ini adalah mempererat hubungan antaranggota dan membahas langkah strategis yang akan diambil dalam menjalankan tugas dan fungsi legislatif selama lima tahun mendatang.
Selain itu, sebagai ajang silaturahmi dengan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang yang menjadi mitra Komisi A DPRD.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang Ubayya yang memimpin dan membuka rapat ini menyampaikan pentingnya kebersamaan dan kolaborasi antaranggota Komisi A. Hal ini untuk mencapai hasil yang optimal dalam menjalankan tugas legislatif.
“Kami di Komisi A berkomitmen untuk bekerja sama dan saling mendukung, begitupun dengan rekan-rekan OPD semua semoga kita bisa terus berkomunikasi dengan baik,” ujar Ubaya saat membuka rapat.
Ia juga menyampaikan harapannya agar kerja Komisi A selama periode ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan Kota Bontang.
Beberapa OPD hadir dalam rapat untuk memberikan masukan, di antaranya Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Kesehatan (Dinkes).
Kemudian, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pendidikan, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Perwakilan dari OPD tersebut memaparkan isu-isu strategis, melaporkan perkembangan terkini di bidangnya masing-masing. Selain itu, juga menyampaikan laporan dan kendala yang mereka hadapi.
Badan Kesbangpol memaparkan langkah-langkah strategis dalam menjaga ketertiban dan keamanan di Kota Bontang.
Mereka menekankan pentingnya pemeliharaan ideologi Pancasila dan fasilitasi komunikasi politik, serta peran dalam memediasi konflik sosial melalui koordinasi dengan lembaga-lembaga keamanan. Sementara, Disnaker melaporkan fokus mereka pada penanganan pengangguran.
Sedangkan Dinsos menyoroti isu kemiskinan dengan upaya memperbaiki pendataan agar bantuan tepat sasaran.
Dinsos juga menyampaikan perlunya penanganan lebih baik untuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), termasuk penyediaan mobil pengangkut khusus. Untuk perwakilan Disdukcapil melaporkan data kependudukan semester pertama tahun 2024.
Sedangkan BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) menyoroti pelayanan kepegawaian yang kini lebih banyak berbasis online dan diakui secara nasional karena indeks profesional ASN di Bontang termasuk yang tertinggi.
Dinas Pendidikan menyampaikan upaya mereka dalam menangani 106 kasus bullying di Bontang dan rencana meluncurkan Gerakan Sekolah Menyenangkan. Kemudian, menjadikan SMPN 2 sebagai model Sekolah Bersih.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menekankan pentingnya meningkatkan literasi dan pengelolaan arsip di Bontang. Meski akreditasi perpustakaan masih minim, mereka telah berhasil menyandang gelar perpustakaan terbaik se-Kaltim.
Dari beberapa isu yang telah dipaparkan, Ketua Komisi A Heri Keswanto menegaskan bahwa penurunan stunting menjadi isu prioritas yang harus segera diatasi.
“Kami berkomitmen untuk menurunkannya secara signifikan karena itu yang paling urgent saat ini,” ujar Heri.
Kolaborasi antara DPRD dan instansi-instansi ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian target-target pembangunan di Bontang.
“Terima kasih atas kehadiran ibu serta bapak OPD yang telah hadir pada rapat hari ini. Semoga kita semua dapat bekerja sama dan terus menjalin silaturahmi untuk pembangunan Kota Bontang,” tutup Heri.
