Samarinda, infosatu.co – Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry sedikit kecewa pada pimpinan legislatif yang seolah menunda rapat badan musyawarah (Banmus) hingga sekarang.
“Saat itu kami sampaikan untuk melakukan rapat Banmus, namun Ketua DPRD Kaltim minta sedikit waktu untuk melakukan rapat pimpinan (rapim),” ungkap Owi sapaan akrabnya di Gedung D Kompleks DPRD Kaltim, Selasa (6/7/2021).
Sesudah rapim, pihaknya juga akan meminta kembali untuk menjadwalkan rapat Banmus, Senin (5/7/2021). Namun hingga sekarang, Selasa (6/7/2021) pihaknya belum mendapatkan undangan kejelasan Banmus.
“Kami mohon pimpinan melakukan Banmus sesuai janjinya karena Fraksi Golkar sudah menunggu. Kan kita sudah menyampaikan terkait pergantian Ketua DPRD Kaltim untuk segera diagendakan dalam rapat Banmus,” jelasnya.
Menurutnya, pergantian Ketua DPRD Kaltim merupakan perintah partai. Oleh karena itu, fraksi bertugas untuk segera meneruskan dan melaksanakan.
“Seyogyanya, semua anggota fraksi termasuk Makmur HAPK harus mengikuti perintah dari partai. Kan beliau anggota Fraksi Golkar juga,” terangnya.
Politikus Golkar itu memohon agar semua pihak bisa membedakan antara ranah Partai Golkar dan mana hal-hal yang bersifat lembaga.
“Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 dan Tata Tertib (Tatib) DPRD Kaltim itu kan disebutkan bahwa Ketua DPRD bisa diganti jika meninggal dunia, mengundurkan diri atau diganti oleh partai. Nah sekarang kan sudah ada surat keputusan pergantian dari partai,” urainya.
Ia mengatakan bahwa tahapan yang seharusnya berlangsung saat ini adalah mengagendakan pergantian ketika Banmus. Setelah itu, baru melaksanakan proses pemberhentian dan pergantian.
“Harapannya sudah ada proses pergantian, makanya kami mengetuk hati pimpinan supaya menghormati apa yang menjadi keputusan Partai Golkar. Banyak kok kasus pergantian Ketua DPRD dan mereka jalan saja. Di Kaltim, kenapa tidak jalan, ada apa ini,” paparnya.
Oleh karena itu, Fraksi Golkar berharap semua pihak bisa menghormati dan menghargai apa yang menjadi hak Partai Golkar.
“Proses administrasi juga sudah kita lakukan dengan menyurat, tinggal menunggu dukungan dari pimpinan supaya bisa memproses itu,” tegas Owi. (editor: Irfan)
