Jakarta, infosatu.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menilai perlunya penegasan kembali arah pembangunan daerah agar sejalan dengan program prioritas nasional.
Pandangan itu mencuat seusai Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, menghadiri Rapat Koordinasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta Barat pada Rabu, 19 November 2025.
Pertemuan yang mempertemukannya dengan sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara tersebut, membuka ragam isu strategis, mulai dari pembangunan sektoral hingga pembenahan manajemen ASN.
Rakor yang dihadiri Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf itu disebut Mahyunadi memberikan pemahaman yang lebih terang mengenai peta besar pembangunan nasional.
Ia melihat materi-materi yang dipaparkan bukan sekadar paparan teknis, tetapi gambaran menyeluruh tentang target dan arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, momentum itu memperlihatkan peluang besar yang dapat diintegrasikan oleh pemerintah daerah.
“Penjabaran dari beberapa materi itu memang luar biasa dan merupakan motivasi bagi saya, Wakil Kepala Daerah, untuk membangun dan mensinergikan semua strategi pembangunan dengan pemerintah pusat yang ternyata banyak sekali peluang,” ujar Mahyunadi.
Ia menyoroti potensi sektor pertanian dan penguatan program sekolah rakyat sebagai ruang kerja sama yang patut digarap serius.
Pada sisi kepegawaian, Mahyunadi menilai rencana terobosan mengenai pelantikan pejabat eselon II oleh Presiden dapat membawa pola baru mobilisasi pejabat tinggi pratama.
Dengan sistem ini, pejabat tingkat daerah memiliki kemungkinan lebih besar untuk berkiprah secara nasional.
Ia memahami bahwa sebagian pihak mungkin melihat langkah tersebut sebagai penarikan sebagian kewenangan otonomi daerah.
Namun baginya kebijakan itu masih berada dalam kerangka percepatan pembangunan nasional.
“Harapannya kita mampu mengimplementasikan, mampu membawa ini ke daerah, kita implementasikan,” ujarnya.
Mahyunadi menegaskan perlunya menemukan “benang merah” antara program daerah dan prioritas pusat agar Kutai Timur tetap berada dalam jalur pembangunan yang selaras.
Selain menekankan penyelarasan kebijakan, Mahyunadi juga mengamini pesan Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, mengenai penerapan meritokrasi yang lebih disiplin di daerah.
Dalam sembilan bulan masa jabatannya, ia mengamati sebagian ASN belum memperlihatkan ritme kerja yang sesuai tuntutan.
Ia menilai persoalan itu berhubungan dengan lemahnya penerapan meritokrasi dalam proses penempatan pejabat.
“Makanya saya berharap dengan BKPSDM, ke depan seleksi pejabat itu betul-betul mengedepankan profesionalisme dan kemampuan seseorang di tempatnya,” kata Mahyunadi.
Ia berharap tidak ada program pemerintah yang tersendat akibat ketidakmampuan pejabat, terutama ketika masyarakat menuntut pemerintah bergerak cepat.
Kepala BKPSDM Kutai Timur, Misliansyah, yang turut mendampingi Wakil Bupati dalam kegiatan tersebut, menjelaskan bahwa hasil Rakor akan berdampak langsung pada pola manajemen ASN di daerah.
Ia menuturkan bahwa beberapa kebijakan kementerian membutuhkan dukungan aparatur dari tingkat kabupaten.
Misliansyah mengatakan ASN penyuluh pertanian di Kutai Timur akan dialihkan statusnya menjadi tenaga pusat mulai 1 Januari 2026 untuk mendukung target Kementerian Pertanian.
Selain itu, ASN di daerah, baik PNS maupun PPPK, akan diarahkan mendukung program-program Kementerian Sosial. Ia menambahkan bahwa program ekonomi kerakyatan juga akan melibatkan ASN dalam operasional koperasi desa.
“Koperasi Merah Putih juga nanti akan mengambil ASN-ASN yang ada di daerah,” ujar Misliansyah.
Melalui pola ini, ASN diharapkan menjadi garda depan dalam penguatan layanan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Pada pembukaan Rakor, Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah menegaskan kembali urgensi percepatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengembangan kompetensi aparatur secara berkelanjutan.
Ia mengingatkan bahwa perubahan teknologi dan tuntutan digitalisasi mengharuskan ASN beradaptasi cepat agar mampu memenuhi kebutuhan publik yang kian dinamis. (Adv).
