Bontang, infosatu.co – Guna mempermudah kategori tenaga honorer sebelum menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Wakil Ketua Komisi l Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang, Raking meminta pemerintah kota untuk melakukan pendataan ulang.
Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) beberapa waktu yang lalu di Sekretariat Dewan.
“Saya minta BKPSDM segera di data ulang lagi supaya kalau ada pengangkatan PPPK berdasarkan status pendidikan kita sudah siapkan,” ungkapnya
Politikus Berkarya itu menuturkan, klasifikasi atau golongan-golongan tersebut biasanya mendata jumlah pegawai yang lulusan SMA, D3 dan Strata I (S.I).Termasuk data pegawai yang telah lama mengabdi di Pemkot Bontang.
“Jadi pas dapat syarat dari MenPAN-RB, kita sudah tau berapa jumlah pegawai yang lolos,,” tuturnya.
Raking juga minta agar Pemkot Bontang segera mencari alternatif untuk menyelamatkan tenaga honorer yang tidak lolos klasifikasi, semisal dengan cara alih daya.
“Kalau misalnya akan alih daya, apa klasifikasinya. Kalau bisa pendidikan tidak menjadi standar. Sebab masih ada pegawai kita yang lulusan SMP,” sarannya.
Terakhir ia pun berharap agar Pemkot Bontang bisa memprioritaskan tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
“Seingat saya ada 200 lebih tenaga honorer lama yang kerja dari 2011 sampai sekarang. Kalau bisa mereka yang tidak lolos CPNS bisa diprioritaskan,” pungkasnya.
