Jakarta, infosatu.co – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat kembali menggelar Anugerah Kebudayaan 2026 dengan menempatkan kepala daerah, khususnya bupati dan wali kota, sebagai aktor strategis dalam pemajuan kebudayaan daerah.
Langkah ini diambil seiring masih lemahnya kebudayaan sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional.
Rangkaian Anugerah Kebudayaan PWI 2026 diawali dengan kegiatan silaturahmi sekaligus presentasi kandidat penerima penghargaan yang digelar di Gedung PWI Pusat, Jakarta, Kamis, 8 Januari 2026.
Agenda ini menjadi bagian dari rangkaian menuju peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026.
Ketua Pelaksana Anugerah Kebudayaan PWI Pusat, Yusuf Susilo Hartono, mengatakan Anugerah Kebudayaan telah digagas sejak 2016 dan pada 2026 memasuki penyelenggaraan keenam.
Program ini dirancang untuk mendorong kebudayaan sebagai fondasi pembangunan, dimulai dari tingkat daerah.
“PWI memandang kebudayaan bukan sekadar urusan seni, tetapi kekuatan strategis bangsa. Jika kebudayaan di daerah sehat, maka kebudayaan nasional juga akan sehat,” ujar Yusuf.
Menurutnya, sejak awal PWI memilih pendekatan bottom-up dengan menjadikan kepala daerah sebagai motor penggerak pemajuan budaya.
Dalam konteks desentralisasi, kabupaten dan kota memiliki kewenangan besar dalam menentukan arah pembangunan, termasuk kebijakan kebudayaan.
“Karena itu kami memulai dari bupati dan wali kota. Mereka memiliki wilayah, masyarakat, dan kewenangan kebijakan. Kebudayaan daerah sangat menentukan wajah Indonesia,” jelasnya.
Anugerah Kebudayaan PWI pertama kali diselenggarakan di Lombok pada 2016.
Sejak itu, proses seleksi dilakukan secara ketat dan berlapis, mulai dari pengajuan proposal, kelengkapan regulasi daerah, hingga presentasi langsung di hadapan dewan juri.
“Bukan hanya apa yang tertulis di proposal, tetapi sejauh mana kepala daerah memahami dan menjalankan kebijakan kebudayaan itu sendiri,” kata Yusuf.
Dalam catatan PWI, kebudayaan sempat belum menjadi perhatian utama negara, meski pada 2017 UNESCO menetapkan Indonesia sebagai salah satu super power kebudayaan dunia. Rekomendasi agar kebudayaan menjadi prioritas nasional baru terealisasi beberapa tahun kemudian.
Untuk Anugerah Kebudayaan 2026, PWI Pusat membuka dua kategori. Pertama, kategori kepala daerah yang diikuti bupati dan wali kota yang dinilai berhasil memajukan kebudayaan daerah serta bersinergi dengan media.
Kedua, kategori wartawan dan komunitas, yang baru diperkenalkan tahun ini sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi jurnalis dan komunitas dalam pelestarian budaya.
“Banyak wartawan yang diam-diam bekerja serius di bidang kebudayaan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ini yang ingin kami apresiasi,” ujarnya.
Dalam kategori kepala daerah, terdapat 10 kandidat penerima Anugerah Kebudayaan PWI 2026, yakni Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Wali Kota Samarinda Andi Harun, Wali Kota Mataram Mohan Roliskana, Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis.
Juga Bupati Temanggung Agus Setiawan, Bupati Manggarai Heribertus Geradus Laju Nabit, Bupati Blora Arief Rohman, Bupati Labuhanbatu Maya Hasmita, Bupati Manokwari Hermus Indou, dan Bupati Padang Pariaman John Kenedy Aziz.
PWI Pusat menargetkan Anugerah Kebudayaan tidak berhenti pada seremoni penghargaan semata. Kepala daerah penerima anugerah akan terus dikawal oleh komunitas dan wartawan lokal agar pemajuan kebudayaan berjalan berkelanjutan.
“Kami ingin ada kesinambungan. Daerah-daerah ini akan kami dorong melalui pelatihan jurnalistik kebudayaan agar pengawalan pemajuan budaya dilakukan secara konsisten,” kata Yusuf.
Ia menegaskan, masa depan kebudayaan nasional sangat ditentukan oleh keseriusan daerah dalam mengelolanya.
“Nasib kebudayaan nasional ditentukan oleh seberapa sungguh-sungguh daerah menjadikan kebudayaan sebagai prioritas pembangunan,” pungkasnya.
