Bontang, infosatu.co – Pemerintah Kota Bontang terus berupaya mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) melalui berbagai skema bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengatakan pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan anggaran daerah, tetapi juga memanfaatkan dukungan program dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan mengingat keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang saat ini mengalami penyesuaian.
“Jadi kita memanfaatkan dengan APBD kita yang turun ini, kita berupaya maksimal untuk minta program-program pusat,” ujarnya, Sabtu, 28 Maret 2026.
Dalam program renovasi RTLH yang dibiayai melalui APBD, pemerintah daerah awalnya merencanakan perbaikan sekitar 10 unit rumah dengan total anggaran Rp500 juta.
Namun setelah mempertimbangkan komponen teknis seperti perencanaan dan pengawasan kegiatan, program tersebut diperkirakan hanya dapat merealisasikan sekitar tujuh unit rumah.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Bontang, Usman, menjelaskan setiap unit rumah dalam program tersebut dialokasikan sekitar Rp50 juta.
Hal ini untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang rumahnya dinilai tidak layak huni.
“Bukan berkurang, tetapi disesuaikan karena ada komponen perencanaan dan pengawasan,” ujarnya.
Selain program renovasi RTLH melalui APBD, Pemkot Bontang juga menyiapkan skema bantuan stimulan perbaikan rumah.
Melalui anggaran daerah, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp600 juta untuk membantu perbaikan 30 unit rumah dengan nilai bantuan sekitar Rp20 juta per rumah.
Di sisi lain, pemerintah kota juga mengusulkan dukungan program perbaikan rumah kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Tahun ini, Pemkot Bontang mengajukan sekitar 300 unit rumah untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat serta 80 unit rumah kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Neni menjelaskan bantuan dari pemerintah pusat umumnya difokuskan pada perbaikan komponen dasar hunian, seperti atap, lantai, dan dinding, dengan nilai bantuan sekitar Rp20 juta per rumah.
“Memang kalau pemerintah pusat itu hanya atap, lantai, dinding yang nilainya sekitar 20 juta. Tidak apa-apa. Nanti itu akan diseragamkan bagaimana modelnya supaya bisa bagus,” ujarnya.
Ia menambahkan pemerintah daerah juga tengah mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan hunian pada tahun sebelumnya.
Hasil evaluasi menunjukkan prototipe rumah yang dibangun pada 2025 belum seragam, sehingga ke depan diperlukan standar desain yang sama untuk setiap unit rumah.
“Yang 2025 itu seperti apa, ternyata prototipenya tidak sama. Ini tadi ada yang besar, ada yang kecil,” tuturnya.
Selain memperbaiki kondisi bangunan rumah, pemerintah kota juga memberi perhatian pada aspek sanitasi lingkungan.
Penyediaan jamban keluarga menjadi salah satu fokus utama dalam program perbaikan rumah tersebut sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
“WC-nya harus ada. Saya tidak mau ada yang buang air besar sembarangan. Makanya tadi fokus di jamban keluarga, karena sanitasi penting untuk mencegah stunting,” tandasya. (Adv)
