Samarinda, infosatu.co – DPRD Kota Samarinda terus melakukan koordinasi dengan mitra kerjanya dalam rangka melakukan evaluasi dalam masa kerja di tahun 2022. Termasuk Komisi IV melakukan pertemuan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda.
Sekretaris Komisi IV Deni Hakim Anwar mengatakan salah satu yang menjadi sorotan Komisi IV yakni terkait dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Ia menilai persoalan tersebut hingga saat ini memang masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat.
“Kami tidak mau masalah PPDB ini menjadi momok lagi, karena banyak sekali masyarakat yang kondisinya memang tidak menguasai secara maksimal, jalur pendaftaran online,” ungkapnya beberapa waktu lalu di Gedung Sekretariat DPRD Samarinda.
Sehingga ia pun berharap, agar Disdikbud Kota Samarinda dapat mencarikan solusi setiap permasalahan yang sering terjadi saat PPDB.
Selain itu, persoalan jaringan internet juga masih sering dikeluhkan setiap warga. Deni tidak bisa memungkiri bahwa masih ada warga yang tinggal di kawasan blank spot area. Sehingga hal inilah yang harus dipahami, bahwa tidak semua orangtua siswa bisa mendaftarkan anaknya secara online.
“Di situ kan otomatis dalam demand-nya (permintaan) banyak, sementara sampai saat ini masih banyak daerah blank spot di Kota Samarinda. Otomatis tidak bisa melakukan pendaftaran secara online,” jelasnya.
Ia pun mengharapkan dari Disdikbud memiliki terobosan atau inovasi mengenai pola PPDB online yang terstruktur. Sehingga masing-masing sekolah diatur kuotanya agar bisa memenuhi kebutuhan peserta didik yang baru.
“Seperti SMP di daerah Lempake, ketika dia tidak bisa melakukan PPDB online otomatis diberlakukan manualnya. Jadi harus disediakan juga kuota khusus itu manual. Pendaftar cukup datang ke sekolahnya lalu dibantu dan didampingi oleh tenaga pendidiknya. Karena memang yang ini kita harapkan itu ada pendampingan kepada orangtua murid,” tutup Deni.
