Samarinda, Infosatu.co — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Darlis Pattalongi menilai potensi zakat dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi masih belum tergarap optimal, meski nilainya diperkirakan bisa mencapai lebih dari Rp50 miliar per tahun.
Hal tersebut disampaikannya saat menyinggung kewajiban pegawai muslim yang penghasilannya telah mencapai nisab agar menunaikan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Menurut Darlis, zakat bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya menghadirkan keberkahan penghasilan bagi ASN.
“Data yang ada, setiap tahun zakat yang terkumpul sekitar Rp20–26 miliar. Itu sangat kurang. Kalau dihitung secara minimal saja, potensi zakat ASN bisa lebih dari Rp50 miliar per tahun,” ujarnya saat diwawancara, Rabu 18 Februari 2026.
Ia menilai masih banyak faktor yang menyebabkan zakat belum optimal, mulai dari kurangnya informasi, rendahnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola, hingga kebiasaan menunda pembayaran.
Karena itu Darlis mendorong kepala dinas dan pimpinan rumah sakit untuk menekankan kewajiban zakat kepada pegawai muslim yang telah memenuhi syarat.
“Kelalaian itu sering terjadi karena tidak ada penekanan dan pengawalan. Kita ingin zakat dikelola secara terorganisasi melalui Baznas dan dikawal agar akuntabel dalam penyalurannya,” tegasnya.
Darlis juga menegaskan, sebelum mendorong optimalisasi zakat dari perusahaan swasta dan dunia usaha, pemerintah perlu memastikan pengelolaan zakat di internal pemerintah berjalan maksimal.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar pemerintah memiliki legitimasi moral saat mengajak sektor swasta.
Di sisi lain, Darlis turut menyoroti evaluasi satu tahun pemerintahan daerah.
Ia mengakui masih banyak tantangan, terutama akibat kontraksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sebelumnya diproyeksikan di atas Rp20 triliun namun turun drastis.
Kondisi tersebut berdampak pada keterbatasan anggaran pendukung, khususnya untuk sosialisasi program pemerintah.
“Banyak kerja positif pemerintah tidak tersampaikan ke publik karena keterbatasan anggaran komunikasi. Ini bukan semata soal kinerja, tapi soal faktor penunjang yang belum memadai,” pungkasnya.
