Jakarta – Arya Sinulingga, Staf Khusus (Stafsus) III Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan tegas menyatakan bahwa permintaan DPR untuk 80 kursi kelas bisnis kepada Garuda Indonesia tidak melakukan secara cuma-cuma.
“Saya perlu jelaskan, DPR itu bukan minta gratis, DPR itu bayar. Mereka minta bisnis karena mereka bayar bisnis. Jadi, itu betul-betul bukan ada fasilitas khusus dikasih DPR, tidak,” ujar Arya saat Ngobrol Pagi Seputar BUMN (Ngopi BUMN) di gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis.
Garuda Indonesia Dapat Keuntungan Besar
Menurut dia, justru dengan pemesanan 80 kursi kelas bisnis tersebut, Garuda Indonesia akan mendapatkan keuntungan besar.
“Ini tidak minta gratis, bayar juga, yang untung siapa? Kami untung besar. Jadi, kalau DPR pesan itu BUMN-nya untung besar, dapat muatan, margin gede. Jadi, kami bukan tertekan oleh DPR. Kami bahagia dengan pesanan DPR karena menguntungkan bagi kami,” ujar Arya.
Oleh karena itu, dia pun meminta kementerian/lembaga lainnya untuk tetap memakai maskapai Garuda Indonesia seperti misalnya saat melakukan perjalanan dinas.
“Malah kami dorong jika bisa DPR, pemerintah lainnya tetap pakai Garuda semua tiketnya, jangan pakai yang lain. Kalau bisa pesan jauh-jauh hari, jadi kalau bisa kami minta semua kementerian itu pesan jauh-jauh hari kalau ada perjalanan dinas maka pesan lah tahunan,” katanya.
“Jadi, mohon kepada seluruh lembaga negara pakai Garuda, jangan yang lain supaya kami bisa semakin terbang tinggi supaya bisnis kami juga makin bagus, tolong pesan jauh-jauh hari,” ujar Arya.
“Tiket itu untuk tim pengawas haji DPR ke tanah suci Makkah, dalam rangka menjalankan tugas pengawasan tidak gratis, tapi dibayar penuh oleh Sekretariat DPR RI,” kata Indra di Jakarta, Kamis (15/6/2023).
DPR RI Bentuk Dua Tim Tugas Pengawasa
Indra menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas pengawasan haji, DPR RI membentuk dua tim, yakni Tim Pengawasan Persiapan Haji dan Tim Pengawasan Pelaksanaan Haji.
Karena itu menurut dia, untuk mengakomodasi tim yang terdiri dari anggota DPR beserta tim pendukung dari Sekretariat Jenderal DPR RI itu, membutuhkan 80 kursi kelas bisnis.
Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (13/6/2023).
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan. Bahwa DPR meminta siapkan sebanyak 80 kursi kelas bisnis untuk anggota DPR berangkat haji ke Tanah Suci.
Irfan mengatakan, permintaan tersebut tersampaikan oleh Sekjen DPR RI Indra Iskandar.
Namun, Irfan mengatakan, Garuda Indonesia belum bisa memastikan tambahan pesawat untuk kepentingan DPR tersebut. Karena memerlukan izin dari General Authority for Civil Aviation (GACA) Arab Saudi.
