Samarinda, Infosatu.co – Program GratisPol Pendidikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadi (Pemprov Kaltim) menuai sorotan di media sosial.
Terutama TikTok, menyusul munculnya berbagai klaim keterlambatan pencairan hingga tudingan bahwa program tersebut tidak berjalan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Kaltim, Dasmiah meminta perguruan tinggi ikut aktif meluruskan informasi kepada publik agar polemik tidak semakin meluas dan menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
Pemprov juga mengingatkan agar tidak ada pernyataan yang keluar dengan keliru di media sosial, mengingat situasi saat ini dinilai cukup sensitif.
“Salah ngomong sedikit saja, bisa digoreng. Kami menjaga Bapak-Ibu semua. Jangan sampai statement di media sosial justru memperkeruh keadaan,” ujarnya, Senin, 2 Februari 2026.
Dasmiah menjelaskan bahwa keterlambatan pencairan bantuan bukan disebabkan ketiadaan anggaran.
Melainkan proses verifikasi dan validasi data mahasiswa, termasuk pencocokan data kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang kini dilakukan secara terpusat.
“Verifikasi itu paling cepat dua minggu. Ini bukan kerja instan. Data usia, KTP, dan rekam jejak kependudukan semua diverifikasi,” jelasnya.
Selain polemik di media sosial, Pemprov juga menghadapi tuntutan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda yang mengklaim terdapat ratusan mahasiswa tidak menerima bantuan Gratispol.
Klaim tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila tidak segera diklarifikasi.
“Kami dituntut secara resmi. Tapi ketika kami minta datanya, nama mahasiswanya tidak ada,” ungkapnya.
Ia meminta perguruan tinggi memastikan kembali apakah terdapat mahasiswa yang benar-benar bermasalah atau tidak terakomodasi. Jika tidak ada, kampus diminta membuat pernyataan resmi untuk memperkuat klarifikasi.
“Yang tahu mahasiswanya itu kampus, bukan kami. Kalau memang tidak ada, sampaikan secara resmi,” tegasnya.
Pemprov juga menegaskan bahwa laman GratisPol merupakan situs resmi pemerintah, bukan laman palsu seperti yang ramai dituding di media sosial.
Informasi yang simpang siur ini dinilai membuat masyarakat bingung dan ragu untuk mendaftar.
“Kami justru menyuruh mendaftar, tapi di medsos malah ada yang bilang jangan mendaftar. Akhirnya yang salah dipercaya,” katanya.
Pemprov mengingatkan, apabila polemik terus berlanjut dan persepsi publik semakin negatif, bukan tidak mungkin kebijakan GratisPol Pendidikan akan dievaluasi secara politik.
“Kalau DPR menilai kebijakan ini tidak pro masyarakat, bisa saja dihentikan. Padahal yang sudah menikmati manfaatnya sangat banyak,” terangnya.
Oleh karena itu, Pemprov meminta dukungan perguruan tinggi untuk bersama-sama menyampaikan kepada masyarakat bahwa Gratispol benar adannya, sedang berjalan, dan memberi manfaat nyata bagi mahasiswa di Kalimantan Timur.
