Samarinda, infosatu.co – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Samsun menegaskan bahwa kemandirian pangan harus menjadi prioritas pemerintah. Prioritas itu tidak memandang siapa yang nantinya bakal terpilih dalam pemilihan presiden dan pemilihan wakil presiden tahun depan.
Menurutnya, siapa yang nantinya menjadi pemimpin tertinggi di Republik Indonesia tidak akan mengubah sistem yang sudah ditetapkan. Terutama tentang berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) dalam bidang pangan.
Setiap pemimpin diharapkan dapat mewujudkan negara yang mampu menghasilkan dan memenuhi kebutuhan di sektor pangan secara mandiri.
“Negara kita ini sudah tersistem. Menteri boleh sewaktu-waktu berhenti atau mundur, tapi sistem tidak boleh berhenti. Tugas-tugas kenegaraan tidak boleh terhalang hanya dengan adanya pergantian kabinet,” ungkap Samsun di Gedung Sekretariat DPRD Kaltim belum lama ini.
Ia mengatakan bahwa berdikari pangan merupakan kewajiban negara untuk menjamin ketersediaan dan akses pangan bagi rakyat Indonesia. Hal ini tidak boleh tergantung pada satu orang atau satu lembaga saja. Apalagi, jika ada oknum menteri yang bermasalah hukum.
Samsun menyebut, momentum Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada 16 Oktober lalu harus dimanfaatkan untuk meningkatkan ketersediaan dan mencapai ketahanan pangan di Indonesia. Terutama di wilayah Kaltim.
Untuk mewujudkannya, politikus PDIP ini menilai ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Langkahnya melalui impor, mendatangkan sumber pangan dari luar daerah, atau menghasilkan sendiri.
“Kita ini masih belum bisa mandiri pangan, masih belum bisa dikatakan swasembada pangan. Kita masih harus mendatangkan sumber pangan dari luar. Ini PR (pekerjaan rumah) ke depan,” terangnya.
Oleh karena itu, Samsun juga mengajak masyarakat Kaltim untuk berpartisipasi dalam menjaga dan meningkatkan ketersediaan pangan di daerah. Ia juga menitikberatkan Kaltim harus swasembada pangan karena memiliki lahan pertanian yang cukup luas.
Hanya saja, katanya, tinggal bagaimana daerah memaksimalkan potensi yang ada untuk menjadi berkah bagi masyarakat Kaltim.
“Berdikari pangan adalah hak rakyat dan tanggung jawab negara,” ucapnya.
Dalam hal ini, ia secara tegas meminta seluruh stakeholder untuk bersama-sama menjaga dan meningkatkan ketersediaan pangan di Kaltim. Tujuannya, agar Kaltim tidak bergantung pada impor atau pemenuhan pangan dari luar daerah.
“Mari kita tanam dan panen sendiri hasil bumi kita yang subur dan berlimpah,” tandasnya.
