Samarinda, infosatu.co – Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Kalimantan Timur Deni Hakim Anwar menyoroti pemindahan kepesertaan BPJS Kesehatan Mandiri ke Penerima Bantuan Iuran (PBI). Menurutnya, hal ini menjadi permasalahan tersendiri lantaran jumlahnya membeludak.
Deni menyatakan bahwa permasalahan itu seperti yang disampaikan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Sosial (Dinsos) Samarinda.
“Lumayan banyak dan ini artinya menjadi beban pemerintah daerah,” katanya, Senin (11/12/2023).
“Di satu sisi yang sudah dibayarkan oleh pemerintah daerah di PBI kan sudah banyak dan sekarang ada tambahan yang mencapai 70 persen,” lanjutnya.
Menurutnya, kondisi ini menjadi beban Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam segi anggaran. Belum lagi, adanya penghapusan BPJS Kesehatan Mandiri yang mencapai sekitar 5000 ribu peserta. “Artinya tidak terdaftar untuk kembali ke BPJS mandiri,” tuturnya.
Oleh karena itu, Deni mengusulkan agar pihak terkait dapat memastikan data warga yang layak menjadi peserta BPJS PBI. Maka, proses seleksi harus dilakukan lebih teliti agar peserta BPJS Kesehatan kategori ini benar-benar miskin dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
Kemudian, juga membedakannya dengan warga yang berhak menerima BPJS Kesehatan Mandiri. “Artinya mereka mampu secara ekonomi tidak menjadi beban pemkot. Karena bagaimanapun dengan adanya beban ini otomatis mempengaruhi APBD Pemkot Samarinda,” terangnya.
Politikus Partai Gerindra ini juga menyatakan bahwa pihak Komisi IV DPRD Samarinda bakal memanggil pihak BPJS kesehatan dalam waktu dekat. Pemanggilan itu dalam rangka mencari Solusi dari masalah pemindahan kepesertaan BPJS Kesehatan Mandiri ke PBI.
“Kami ingin mengetahui berapa presentase sebetulnya BPJS aktif PBI dan juga BPJS mandiri. Kami ingin yang aktualnya,” Deni memungkasi.
