infosatu.co
DPRD KALTIMPOLITIK

Perusda Yang Tidak Produktif Tinggal di Pangkas, Ini Kata Sutomo Jabir

Penulis: Lydia – Editor: Sukri

Samarinda, infosatu.co – Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim, Komisi II  DPRD Kaltim, adakan hearing bersama MBS, Selasa (10/12/2019).

Anggota Komisi II, Sutomo Jabir, kepada infosatu.co, mengatakan bahwa hasil hearing dengan MBS, mengatur beberapa aset yang kita miliki, seperti Pandurata, KKT, Kariangau, dan banyak anak perusahaan didalammya yang diperkirakan ada 10 anak perusahaan.

“Tadi kita mendesak, karena MBS ini kontribusinya tergolong rendah dibanding aset yang ada sekarang. Kami minta agar dipangkas sebagian anak-anak usahanya, supaya yang potensial saja yang dikembangkan,” ungkapnya.

Misalnya, Kariangau, itu saja yang dikembangkan. Tinggal bagaimana pola dan kerjasamanya di pandurata dengan pengelola dan itu saja yang di evaluasi, yang tidak produktif tinggal di pangkas saja.

“Jadi mana yang tidak produktif tinggal di pangkas atau di potong,”ungkapnya

Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa banyak anak perusahaan itu muncul bukan karena kebutuhan, tetapi karena keinginan pak gubernur pada saat itu.

“Akhirnya tidak bisa berfungsi, tidak bisa beroperasi secara maksimal. itu yang akan dievaluasi, tentu akan koordinasi bersama pihak gubernur terlebih dahulu,” bebernya

Ia meminta untuk mengevaluasi semuanya, mereka akan evaluasi dan buat rencana bisnis, nanti dari rencana bisnis itu akan muncul potensi.

Kemudian, untuk Kariangau langkah ke depannya ingin bermitra dengan Pelindo 4.

“Menurut analisa nya tadi kurang menguntungkan, karena 50% : 50%. Nanti akan dievaluasi juga dengan Pelindo 4, karena tidak menguntungkan, sementara, itu aset yang dimiliki,” bebernya.

Selain itu, Komisi II berusaha mendorong Jamkrida agar bisa menjalin mitra yang baik dengan BPD Kaltim.

“Yang menjadi tanda tanya, mengapa memakai asuransi yang lain, kalau pelayanan, SOP dan pembayarannya sama, kenapa mesti pakai yang lain. justru Jamkrida tidak dipakai, misalnya dalam pinjaman PNS dan sebagainya,” tanyanya.

Nantinya Komisi II akan komunikasi dengan pihak Bank BPD kaltim, diharapkan bisa memberi porsi, supaya Jamkrida hidup.

“Kita berharap para direksi harus inovatif, artinya bekerjalah, jangan cuma menunggu saja. Usahakan, kemudian di kasih sekian, itu saja yang akan dikelola dan Jamkrida harus membenahi diri,” tegasnya.

Related posts

Fraksi PKS DPRD Kaltim: Tindak Lanjuti 63 Rekomendasi BPK ke Pemprov

Martinus

Soroti Kinerja BUMD, Fraksi PKS DPRD: Evaluasi dan Reformulasi Target

Martinus

Sengketa Lahan Keuskupan Samarinda Gagal Dimediasi, DPRD Dorong Penyelesaian Hukum

Adi Rizki Ramadhan

You cannot copy content of this page