Samarinda, infosatu.co – APBD 2023 telah disepakati. Seno Aji, Wakil Ketua DPRD Kaltim mengatakan nilai APBD Perubahan 2023 mencapai Rp25,32 triliun. Sedangkan APBD murni tahun ini sebesar Rp17,2 triliun. Penegasan ini disampaikan Seno Aji di Gedung B DPRD Kaltim pada Jumat (11/8/2023).
Sekretaris Jenderal DPD Gerindra Kaltim itu juga mengapresiasi pencapaian ini sebagai prestasi besar.
Dia menegaskan bahwa setelah mendapatkan Keputusan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), langkah selanjutnya adalah menuju nota keuangan dan akhirnya pengesahan peraturan daerah (perda) terkait anggaran.
Salah satu aspek yang dievaluasi adalah kinerja Badan Anggaran Dewan (Banggar), yang memiliki dampak signifikan terhadap pengelolaan dana.
“Yang perlu dievaluasi adalah kinerja lelang agar tidak memperbesar silpa. Untuk mempercepat lelang proyek besar yang memakan waktu lebih dari satu tahun,” tegasnya.
Dikatakan, pentingnya perencanaan matang juga menjadi fokus, dengan rencana lelang dini hanya diterapkan pada proyek tertentu. Rapat Banggar menegaskan perlunya perencanaan yang kuat bagi semua proyek agar berjalan efisien.
“Memang ada proyek-proyek tertentu yang dilakukan lelang dini. Namun kemarin Banggar menekankan ada perencanaan matang agar berjalan efisien,” ucapnya.
Dengan optimisme tinggi, para pemangku kebijakan berharap tahun 2024 akan menjadi tahun yang sangat produktif.
“Kami optimis untuk 2024 akan menjadi lebih baik,” ujarnya.
Rapat Paripurna ke-24 DPRD Kaltim, dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dan dihadiri oleh tokoh penting termasuk Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, Seno Aji, Sigit Wibowo, serta Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati US. Rapat ini membahas penandatanganan kesepakatan antara DPRD Kaltim dan Gubernur Kaltim terkait perubahan KUA dan PPAS APBD tahun 2023, serta rancangan KUA dan PPAS APBD tahun 2024.
Sebanyak 28 anggota DPRD Kaltim turut hadir dalam rapat paripurna ini, dengan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda) juga ikut hadir untuk menjaga komunikasi yang baik antara instansi pemerintah dan legislatif dalam mendukung kemajuan ekonomi dan pembangunan di Kaltim.
