Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mencatat kemajuan signifikan dalam pembangunan daerah, dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,22 persen sepanjang tahun 2024.
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) yang disampaikan pada Senin, 24 Maret 2025, mengungkapkan bahwa kinerja pelayanan publik dan pengelolaan anggaran menunjukkan hasil yang menggembirakan.
RLPPD 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban konstitusional Pemprov Kaltim kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Laporan tersebut mencakup berbagai capaian makro serta kinerja di bidang pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan sosial, termasuk pengelolaan keuangan daerah serta inovasi pemerintahan.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menyampaikan bahwa kinerja daerah menunjukkan tren positif di berbagai sektor.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 78,20, angka kemiskinan turun menjadi 6,11 persen, dan tingkat pengangguran terbuka berkurang menjadi 5,31 persen.
Selain itu, pendapatan per kapita meningkat hingga Rp215,76 juta, sementara rasio gini tercatat sebesar 0,322.
“Capaian ini hasil kerja keras bersama seluruh elemen masyarakat Kaltim. Kami juga bersyukur karena opini atas laporan keuangan Pemprov kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian selama sepuluh tahun berturut-turut,” ujar Rudy Mas’ud.
Di sektor pelayanan dasar, tingkat partisipasi pendidikan untuk usia 16–18 tahun telah mencapai 96,35 persen, sedangkan seluruh rumah sakit rujukan provinsi telah mendapatkan akreditasi penuh.
Pelayanan kesehatan dalam situasi kedaruratan pun telah mencapai target optimal.
Sementara itu, seluruh jalan provinsi berada dalam kondisi mantap, dan 88,57 persen tenaga kerja konstruksi telah mendapatkan pelatihan sesuai standar.
Pemprov Kaltim juga mencatat capaian signifikan dalam penyelesaian dokumen kebencanaan, penegakan peraturan daerah, serta penyediaan layanan dasar bagi kelompok rentan, seperti lansia dan anak terlantar, yang telah mencapai 100 persen.
Meski demikian, masih ada tantangan yang harus diselesaikan, seperti penanganan kawasan kumuh yang baru mencapai 20,33 persen dari target keseluruhan.
Gubernur Rudy menegaskan bahwa laporan ini juga menjadi wadah komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Kami menyampaikan laporan ini dengan harapan mendapat tanggapan masyarakat demi penyempurnaan kinerja di tahun-tahun mendatang,” ungkapnya.
Dengan berbagai pencapaian ini, Pemprov Kaltim terus berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan sejahtera dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
