Samarinda, infosatu.co – Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kota Samarinda Laila Fatihah menilai perlunya revisi Perda terkait Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum) di Kota Tepian.
Hal ini dinilai lebih efektif dibandingkan dengan pembuatan perda baru seperti yang diusulkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Dengan revisi, menurutnya, larangan-larangan yang ada dalam draf Raperda tentang Trantibum tidak perlu lagi dimasukkan. Namun, lebih mempertegas fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Kota Samarinda.
“Maksud saya direvisi karena inikan (perda) terlalu banyak. Jadi maksud saya begini, diberikan satu penjelasan bahwa dipertegas Satpol PP menjadi penindak dari seluruh perda yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketertiban umum, ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat,” jelas Laila, Rabu (22/5/2024).
“Karena semua yang masuk di perda OPD lain itu otomatis menjadi tupoksinya dari Satpol PP,” sambungnya.
Laila juga mengusulkan agar Satpol PP diberi kewenangan lain untuk memberikan tindakan tegas pada masyarakat. “Karena kan ini panjang ya pasalnya, yang isinya larangan-larangan yang sudah ada di perda yang lain,” katanya.
“Jadi tidak perlu lagi dituangkan di sini. Kami ingin dari perda ini adalah bentuk tindakan konkret yang dilakukan Satpol PP terhadap perda-perda yang menyangkut ketertiban, ketentraman, dan perlindungan masyarakat,” lanjut Laila.
Terlebih lagi, tugas Satpol PP sangat banyak namun masih kekurangan personel. Artinya, perda ini diharapkan dapat diterapkan di lapangan.
“Jadi yang kita inginkan adalah tindakan konkretnya apa, supaya perda ini juga nantinya bisa menyuplai. Maksud saya perda ini jangan sampai Satpol PP ingin menertibkan tapi tidak ada personelnya. Nah, ini dulu yang harus diperbaiki,” tandasnya.
