Kukar, infosatu.co – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong agar persoalan lingkungan di wilayahnya dapat diselesaikan melalui mekanisme pendekatan di tingkat bawah terlebih dahulu.
Langkah ini dinilai lebih efektif dalam menjaga keharmonisan antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah, serta mencegah konflik yang berlarut.
Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda DLHK Kukar, Pramudia Wisnu, mengatakan bahwa upaya pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran lingkungan sebaiknya dilakukan secara bertahap, dengan mengedepankan komunikasi dan koordinasi antar pihak terkait.
“Kalau ada dugaan persoalan lingkungan, sebaiknya diselesaikan lebih dulu di tingkat bawah melalui pendekatan. Jangan langsung dibawa ke tingkat atas sebelum dilakukan klarifikasi dan pembinaan,” ujar Wisnu, Selasa, 7 Oktober 2025.
Menurutnya, penyelesaian awal di tingkat bawah dapat meminimalkan kesalahpahaman antara perusahaan, masyarakat, dan pihak pengawas.
Langkah dialogis ini juga memberi ruang bagi pelaku usaha untuk melakukan perbaikan sesuai arahan yang diberikan, tanpa harus menimbulkan ketegangan atau sanksi yang lebih berat.
Wisnu menjelaskan bahwa pendekatan pembinaan merupakan bagian dari strategi pengendalian dampak lingkungan yang dijalankan DLHK Kukar.
Selain berfungsi sebagai pengawasan, pembinaan juga menjadi sarana edukasi agar seluruh pihak memahami tanggung jawabnya dalam menjaga kelestarian lingkungan.
“DLHK tidak semata-mata menindak, tapi lebih kepada memastikan kegiatan yang dilakukan sudah sesuai ketentuan. Kalau ada kekeliruan, kami berikan pembinaan dulu agar bisa diperbaiki,” tuturnya.
Ia menambahkan, dalam praktik di lapangan, pengawasan sering menemui kendala seperti jarak lokasi yang jauh dan respons masyarakat atau perusahaan yang bervariasi.
Meski demikian, DLHK tetap berupaya mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif agar penanganan berjalan konstruktif.
Wisnu berharap peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan semakin meningkat.
Warga diharapkan tidak segan melaporkan dugaan pencemaran, namun juga bersedia berpartisipasi dalam mencari solusi bersama sebelum kasus dibawa ke level yang lebih tinggi.
Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, DLHK Kukar optimistis persoalan lingkungan dapat ditangani lebih cepat, adil, dan berkelanjutan tanpa menimbulkan gesekan di lapangan. (Adv)
