Samarinda,infosatu.co – Polemik pergantian Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK kepada Hasanuddin Mas’ud belum selesai. Kader Partai Golkar yang berada di DPRD Kaltim terus mendesak agar segera dituntaskan.
Wakil Ketua Komisi l DPRD Kaltim Yusuf Mustafa anggota Fraksi Golkar meminta agar Makmur secara legowo menerima keputusan Mahkamah Partai (MP) maupun PN, sebab hal itu dalam rangka kepentingan Partai Golkar ke depan.
“Maka saya minta kepada Makmur dengan dirotasinya ke Hasanuddin Mas’ud ini harus diterima saja lah dengan jiwa besar,” ungkap Yusuf usai Rapat Paripurna ke-12 di Lantai 6 Gedung D Komplek DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar, Selasa (10/5/2022).
Permintaan tersebut tidak semerta-merta dilayangkan. Sebab menurutnya sudah ada keputusan mahkamah partai (MP) memerintahkan untuk menguatkan putusan DPP Golkar mengenai pergantian antar waktu (PAW) Makmur ke Hasanuddin Mas’ud.
Meskipun Makmur keberatan dengan putusan partai dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Samarinda, namun gugatan tersebut tidak dapat diterima dan akhirnya dikasasi (pembatalan). Setelah Makmur mencabut kasasi, perkara tersebut inkrah.
“Ini menjadi suatu landasan pertimbangan gubernur bahwa perkara ini telah clear final, baik di MP maupun di putusan PN,” jelasnya.
Pihaknya berharap agar surat yang dikirim lembaga DPR ke Kemendagri melalui gubernur seharusnya ditindaklanjuti. Akan tetapi kenyataanya hingga saat ini belum diproses.
“Kami terus terang saja merasa keberatan karena perkara ini sudah inkrah. Sama halnya jika ada sengketa tanah melalui pengadilan, dan eksekusinya itu berangkat dari putusan,” tuturnya.
Lebih jauh jelasnya, surat yang ditujukan kepada Kemendagri melalui gubernur hanya administrasi saja lantaran kebijakan menentukan layak tidaknya proses PAW adalah kewenangan Mendagri bukan gubernur sesuai aturan dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 mengenai administrasi pemerintahan.
“Mudah-mudahan proses ini bisa cepat dan kami minta secara internal dengan Makmur untuk legowo sambil proses berjalan semua,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menanggapi persoalan permintaan kader Fraksi Golkar agar Makmur tidak memimpin rapat. Ia mengatakan harapan tersebut terlebih dahulu ditelaah secara hukum.
“Tapi intinya kolektif kolegial. Pimpinan itu ada empat, nggak ada masalah toh selama ini berjalan baik-baik saja. Nanti akan dirembukkan, dianalisa dan ditelaah dengan baik supaya tidak terjadi pelanggaran,” pungkasnya.
