Samarinda, infosatu.co – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Sulasih, mengusulkan agar DPRD melakukan kunjungan langsung ke Kutai Barat untuk meninjau kondisi dua pabrik kelapa sawit yang tengah menuai sorotan, PT Berlian Nusantara Perkasa (BNP) dan PT Hamparan Khatulistiwa Indah (HKI).
Usulan itu muncul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan komisi di Gedung DPRD Kaltim, Selasa, 12 Agustus 2025, membahas penolakan terhadap pembangunan pabrik PT HKI.
Sulasih menilai, informasi yang disampaikan pihak PT Berlian, PT HKI, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan aparat penegak hukum masih belum memberikan gambaran yang utuh.
Menurutnya, kunjungan lapangan akan membantu DPRD mendapatkan fakta objektif.
“Keterangan dari masing-masing pihak berbeda-beda. Saya lebih nyaman kalau kita melihat langsung kondisi di lapangan,” ujar politisi PKB itu.
Ia menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab memastikan semua informasi yang diterima akurat, apalagi lembaga ini memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan.
“Kita sebagai DPR punya kewajiban memastikan semua permasalahan jelas. Karena itu saya mengusulkan kita berkunjung ke Kutai Barat untuk melihat sendiri bagaimana kondisi sebenarnya dan perkembangan pembangunan pabrik tersebut,” tambahnya.
Sulasih juga menyarankan agar kunjungan kerja melibatkan perwakilan dari setiap komisi di DPRD Kaltim.
Hal ini, kata dia, akan membuat pengawasan lebih menyeluruh.
“Mungkin dari Komisi I, II, III, dan IV, cukup mengirim perwakilan saja. Yang penting kita bisa melihat langsung keadaan di sana,” jelasnya.
RDP tersebut turut membahas perbedaan data izin antara laporan yang masuk ke DPRD dan penjelasan DLH Kaltim.
Masyarakat juga menyampaikan kekhawatiran terkait jarak kedua pabrik yang hanya sekitar satu kilometer, yang dinilai berpotensi menimbulkan dampak lingkungan tumpang tindih.
DPRD Kaltim berencana menindaklanjuti berbagai masukan dalam rapat tersebut, termasuk usulan kunjungan ke Kutai Barat, agar pengawasan terhadap operasional pabrik sawit berjalan lebih efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
