Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan proses percepatan penyaluran Program Gratispol Pendidikan masih terus berjalan.
Namun, sekitar Rp20 miliar dana yang dialokasikan untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) belum dapat dicairkan karena kendala administrasi di kampus masing-masing.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah, menjelaskan bahwa seluruh penyaluran untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) telah tuntas dari tahap 1 hingga tahap 3, dan saat ini sedang berlangsung proses tahap 4 dan 5.
Sementara itu, sisa dana sebesar Rp20 miliar seluruhnya berasal dari kuota mahasiswa PTS yang belum bisa diproses.
“Dari sisi pemerintah, dananya siap. Tetapi masih ada kampus PTS yang datanya belum lengkap. Jadi ini sebenarnya kendalanya berada di perguruan tinggi,” ujar Dasmiah.
Hal itu disampaikan saat ditemui usai penyerahan simbolis UKT Gratispol kepada 53 PTN–PTS di Samarinda, Senin, 17 November 2025.
Dasmiah menyebutkan sejumlah persoalan administrasi yang paling sering ditemukan.
Di antaranya rekening mahasiswa tidak aktif, kesalahan penulisan NIK, serta mahasiswa yang belum mengisi link Gratispol, padahal data tersebut wajib untuk proses pemadanan.
“Kami mengimbau PTS segera mendorong mahasiswanya mengisi link Gratispol. Ini penting untuk memadankan data, memastikan mahasiswa benar warga Kaltim dan tidak menerima beasiswa lain,” tegasnya.
Pemadanan data dilakukan untuk mencegah penyaluran ganda maupun pemberian bantuan kepada mahasiswa yang tidak memenuhi syarat.
Pemprov bahkan menemukan beberapa kasus mahasiswa luar Kaltim dan mahasiswa yang menerima beasiswa lain masih tercatat sebagai pemohon Gratispol.
“Kalau tidak dipadankan, penerimanya bisa salah. Dan kalau ketahuan menerima ganda, mereka bisa diminta mengembalikan. Ini untuk menghindari masalah dikemudian hari,” tambahnya.
Untuk mempercepat proses, Pemprov telah membentuk Satgas Percepatan Gratispol Pendidikan di setiap perguruan tinggi.
Satgas ini bertugas mengawal kelengkapan administrasi, verifikasi data, hingga tahap pencairan.
Hingga pertengahan November, tercatat hanya satu PTS yang masih menghadapi kendala teknis terkait rekening mahasiswa. Pemprov menargetkan setelah seluruh dokumen rampung, penyaluran akan dilakukan serentak tanpa menunggu lama.
Selain jalur reguler, Pemprov juga telah menutup pendaftaran Gratispol Afirmasi, yang menyasar penyandang disabilitas, mahasiswa berprestasi internasional hingga mahasiswa dari desa sangat tertinggal.
“Antusiasmenya tinggi sekali,” kata Dasmiah.
Menjawab pertanyaan publik terkait kelanjutan program, Dasmiah memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim tetap berkomitmen penuh terhadap keberlangsungan Gratispol Pendidikan.
“Untuk tahun depan, Pak Gubernur sudah memastikan bahwa anggaran Gratispol Pendidikan dijamin pada 2026. Jadi insyaallah tetap berlanjut,” tutupnya.
