Jakarta, infosatu.co – Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) – salah satu organisasi profesi pengacara – merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 dengan meriah dan khidmat.
Acara dimeriahkan dengan pembacaan dua puisi berjudul “Pacul” dan “Peluru” oleh Sekjen PWI Pusat, Wina Armada. Ia turut membagikan buku karyanya kepada jajaran pengurus KAI.
Sehari sebelum peringatan HUT, sejumlah pengurus dan anggota DPP KAI juga melakukan ziarah ke makam Adnan Buyung Nasution (Bang Buyung) dan Indra Sahnun Lubis di Tanah Kusir, Jakarta Selatan.
Menurut Arman Suparman, SH, MH, KAI didirikan Mei 2008 oleh advokat senior alm Adnan Buyung Nasution bersama advokat senior lainnya setelah keluar dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Presiden pertama KAI adalah Indra Sahnun Lubis.
“Jadi DPP KAI setiap tahun saat memperingati HUT, juga ziarah ke makam tokoh pengacara terutama pendiri KAI. Tahun ini ziarah dilakukan Kamis 29 Mei 2025 dan puncak HUT pada Jumat, 30 Mei 2025 di Hotel Ciputra, Jakarta Barat,” kata Arman, pengurus DPP KAI kepada infosatu.co pada Minggu, 1 Juni 2025.
Hadir dalam acara HUT tersebut Presiden KAI Dr. Nasrullah Nawawi, SH., MH., MM., CRA., Sekjen Dr (C) Antoni, S.H., M.H., Pakar Hukum Wina Armada, SH., MH., Ketua Dewan Penasehat DPP KAI Erman Umar, SH.
Juga Ketua Dewan Kehormatan Aprillia Supaliyanto MS, SH., MM., CLA, Dewan Pengawas Drs. Taufik CH., SH., MH, Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kemenkumham Munafrizal Manan, SH, S.Sos, M.Si, M.IP dan Ketua PWI DKI Jakarta Kesit B Handoyo.
Selain peringatan HUT, pada pagi harinya DPP KAI juga melantik pengurus DPD DKI Jakarta periode 2025–2030 serta mengangkat 20 advokat baru.
Ke-20 advokat baru tersebut, telah menyelesaikan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Ujian Kompetensi Dasar Advokat (UKDPA), dan persyaratan lainnya, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
Sebagai rangkaian peringatan HUT ke-17, KAI akan menggelar seminar dan diskusi kelompok terarah (FGD) yang mengangkat tokoh-tokoh penting dalam sejarah penegakan hukum Indonesia.
