Jakarta, infosatu.co – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menegaskan bahwa selama ini pengelolaan keuangan di Benua Etam masih fokus pada fungsi-fungsi. Hal ini belum pada pencapaian selayaknya yang berbasis pada solusi.
Akmal Malik menyampaikannya usai menghadiri Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK RI) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 di Gedung Jakarta Convention Center (JCC), Senin (8/7/2024).
Acara yang digelar BPK RI dirangkai penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 itu juga dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam kesempatan itu, ia menyatakan bahwa sebaiknya pengelolaan keuangan tidak lagi berbasis fungsi. Tapi, berbasis problem solving atau pemecahan masalah atau solusi. “Karena masalah kita itu lintas fungsi,” ujar Akmal Malik.
Akmal mencontohkan persoalan tambang ilegal menjadi kewenangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang harus melibatkan lintas sektor dalam penanganannya.
Di antaranya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan maupun instansi terkait lainnya.
“Kalau pendekatan fungsi, pasti ESDM tidak akan mampu. Maka, harus bersinergi dan berkolaborasi,” ujar Akmal Malik.
Menurut Akmal, ke depan harus ada paradigma berpikir “money follow solution” atau uang mengikuti penyelesaian masalah atau solusi. “Sehingga masalah bisa diselesaikan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat,” terang dia.
Akmal mengapresiasi penyampaian LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023, juga Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023.
“Hasil pemeriksaan terhadap pusat, juga kontribusi kinerja pemerintah daerah,” sebut Akmal Malik.
Di kesempatan ini, Presiden Jokowi mengapresiasi jajaran BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dengan baik dan sesuai waktu pelaksanaan.
“BPK harus terus meningkatkan profesionalismenya dalam fungsi pemeriksaan,” kata Jokowi.
Jokowi juga menyampaikan selamat kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah atas predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini.
“Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi, tapi kewajiban kita semua. Kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara,” jelasnya.
Karena itu, Presiden Jokowi meminta penggunaan APBN dan APBD secara baik dan juga mempertanggungjawabkan secara baik.
“Kita harus merasa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa,” pesan Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga mengajak semua pihak untuk turut mengawal akuntabilitas dan kualitas belanja negara.
“Agar lebih tepat sasaran dan nyata mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” harap Jokowi.
