Samarinda, infosatu.co – Pengelolaan Bentang Alam Wehea–Kelay harus dijalankan secara kolaboratif, patuh regulasi, dan berkelanjutan.
Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sekaligus Ketua Forum Bentang Alam Wehea-Kelay Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Joko Istanto.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka pertemuan Forum Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Wehea–Kelay, sekaligus menekankan komitmen penguatan perlindungan kawasan bernilai ekologis tinggi tersebut.
ia menegaskan ia mendukung perlindungan lingkungan melalui penguatan kawasan bernilai penting serta penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan.
“Forum ini memiliki peran strategis dalam memantau keanekaragaman hayati dan memperkuat kolaborasi multipihak guna memastikan pengelolaan yang terpadu dan adaptif,” ujarnya, Rabu, 11 Februari 2026.
Joko juga menyampaikan bahwa forum membuka peluang kerja sama dengan pihak di luar Forum KEE Wehea–Kelay untuk memperkuat perlindungan di area luar kawasan konservasi yang memiliki fungsi ekologis dan ekonomi strategis.
“Melalui kerja sama tersebut, para pihak diharapkan berperan aktif dalam mendukung pemantauan, identifikasi, serta pengelolaan kawasan ekosistem esensial, termasuk koridor habitat orangutan dan berbagai keanekaragaman hayati penting lainnya,” tegasnya.
Penguatan pengelolaan bentang alam juga didorong melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan lintas sektor dan lintas wilayah administratif agar upaya yang dilakukan berjalan terpadu dan berkelanjutan.
Peningkatan kapasitas Sumber Daya Alam (SDA) juga menjadi perhatian, melalui penelitian, riset terapan, serta penyediaan data dan informasi lingkungan hidup.
Di samping itu, dikembangkan praktik pengelolaan hutan lestari dan multiusaha kehutanan, termasuk jasa lingkungan, karbon, dan usaha berbasis alam lainnya.
Pemberdayaan masyarakat adat dan masyarakat lokal di sekitar kawasan hutan juga dilakukan secara berkelanjutan dan berkeadilan.
“Kerja sama dengan pihak di luar Forum KEE Wehea–Kelay tetap mengacu pada prinsip kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap fungsi ekologis kawasan dan hak masyarakat,” ungkapnya.
Sebagai dasar kerja sama, para pihak menyepakati komitmen bersama yang mencakup perlindungan ekosistem, kepatuhan dan tata kelola, kolaborasi dan sinergi, keberlanjutan, pemberdayaan masyarakat, serta pemantauan dan evaluasi.
Forum Pengelola KEE Koridor Bentang Alam Wehea–Kelay, lanjutnya, bersifat terbuka bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau yang ingin bergabung.
Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan penyambutan kepada anggota baru, yakni PBPH Hutan Alam PT Amindo Wana Persada dan PBPH Hutan Alam PT Aditya Kirana Makmur.
Joko menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota forum dan para mitra atas kontribusi mereka dalam mendukung pengelolaan Bentang Alam Wehea–Kelay
Hal ini diakui sebagai bagian dari upaya perlindungan keanekaragaman hayati serta mendorong pembangunan rendah emisi di Provinsi Kaltim.
