Samarinda, infosatu.co – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Abdul Giaz menyatakan perlunya evaluasi total atas lemahnya pengawasan lalu lintas kapal di bawah Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu).
Hal ini dikarenakan masih adanya kapal yang melintas di luar ketentuan waktu pengolongan (proses kapal mendorong atau menarik ponton menggunakan tenaga mesin kapal).
Kondisi tersebut dinilai berpotensi membahayakan keselamatan infrastruktur jembatan sekaligus memperburuk kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah dan lembaga pengawas.
Abdul Giaz menyoroti bahwa di lapangan masih terjadi pelanggaran pada jam-jam rawan di tengah malam.
Ia menilai pengawasan belum berjalan maksimal karena minimnya kehadiran petugas dan lemahnya sistem pemantauan berbasis teknologi.
“Jam setengah satu malam saja ada kapal yang ngolong, ini ada videonya di HP saya. Artinya pengawasan kita masih lemah,” ujarnya Rabu, 7 Januari 2026.
Ia juga menegaskan perlunya penempatan pos pengawasan di sekitar kolong jembatan serta pemasangan kamera pengawas yang memadai.
Menurutnya, di era digital, kamera pengawas (CCTV) harus menjadi instrumen utama agar setiap kejadian bisa terekam jelas dan tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.
“CCTV itu harus ada supaya jadi wasit, jam berapa dia lewat, apa yang ditabrak, supaya tidak ada dusta lagi di antara kita,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengakui kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan DPRD saat ini berada pada titik rendah akibat seringnya insiden serupa terulang.
Namun, ia menyebut kondisi ini sekaligus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh lintas instansi.
“Ini momen untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
(KSOP) dan semua yang terkait harus ada di situ supaya tidak ada lagi yang ngolong-ngolong,” katanya.
Selain aspek keselamatan, DPRD Kaltim juga menyoroti minimnya manfaat ekonomi yang diterima daerah dari aktivitas angkutan batu bara di Sungai Mahakam.
Ia mendukung gagasan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud agar peran pemanduan dan asistensi kapal dikelola melalui Perusahaan Daerah (Perusda) guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Paling tidak lewat Perusda semua, supaya daerah ini tidak hanya dapat dampak, tapi juga dapat PAD-nya,” ujarnya.
Terkait kondisi jembatan, DPRD Kaltim memastikan hasil pemeriksaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) menyatakan terdapat pergeseran namun masih dalam batas aman.
Meski demikian, evaluasi menyeluruh tetap akan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perusahaan, aparat, dan masyarakat sekitar.
“Kita harus evaluasi semua dan duduk bersama, bicara dari hati ke hati supaya tidak ada lagi tabrakan ke depan,” pungkasnya.
Pemerintah daerah diharapkan segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut guna mencegah insiden serupa kembali terjadi.
