Penulis: Dina – Editor: Irfan
Samarinda, Infosatu.co – Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syafruddin mengaku kaget dengan keputusan penetapan tarif Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam).
“Seperti mengabaikan apa yang menjadi harapan masyarakat Kaltim yang ingin menikmati fasilitas akses jalan tol. Menetapkan tarif seperti itu, bukannya digratiskan,” ujarnya kepada Infosatu.co, Jumat (5/6/2020).
“Setidaknya tidak terlalu tinggi, karena setelah dicek di beberapa daerah, ternyata di Jawa itu hanya Rp500 per kilometernya,” sambungnya.
Politisi PKB itu menjelaskan berarti ini lebih separuh dari harga tarif jalan tol yang ada di Jawa. Dia mengaku kecewa. Secara kelembagaan, mereka juga i akan mengambil sikap.
“Bisa jadi salah satu poinnya adalah menolak tarif tol yang mahal seperti ini, dalam bentuk mengirimkan surat resmi kepada pemerintah,” tegasnya.
Kemudian Ia, mengatakan memang jalan tol ada pengelolanya yakni PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS). Mereka tidak boleh egois karena jalan tol ini dibangun menggunakan tiga sumber dana, yakni APBD Kaltim, APBN/loan China dan investasi BUMN.
“Artinya mereka mengabaikan peran kontribusi Pemprov Kaltim yang menyumbangkan dana Rp3 hingga 4 triliun untuk ini. Masa pemprov benar-benar ditinggal dalam pembahasan untuk menetapkan tarif tol Balsam ini,” bebernya
Dia yakin, DPRD Kaltim akan menolak tarif yang besar ini Rp. 1200/kilometer.
“Nanti saya, akan mendorong agar DPRD melakukan Rapat Pimpinan dalam rangka menentukan sikap terhadap tarif yang sangat mencederai keadilan rakyat kaltim,” tegasnya
“Kenapa saya begini, karena saat ini hal tersebut suatu pertimbangan yang salah, dengan menaikan tarif, mestinya pemerintah harus mencermati kegiatan ekonomi masyarakat Kaltim saat ini,” tukasnya.
“Ekonomi masyarakat sedang menurun karena dampak Covid-19, pekerjaan juga belum selesai, mestinya selesaikan dulu pekerjaannya. Baru menetapkan tarifnya atau baru diberlakukan besaran tarifnya. Ini pekerjaan belum juga selesai tiba-tiba langsung menetapkan harga selangit,” tutupnya
