Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), telah melakukan penertiban di kawasan Pasar Subuh Gang 3 Jalan Yos Sudarso, Kota Samarinda pada Jumat, 9 Mei 2025 pagi.
Penertiban kawasan tersebut sempat menimbulkan pro dan kontra, bahkan sempat terjadi konflik yang menegangkan antara para pedagang dan aparat keamanan pada saat penertiban dilakukan.
Merespon hal itu, Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda Sani Bin Husein. Ia mengatakan langkah Pemkot Samarinda dalam menata kawasan pasar semestinya tidak mengabaikan sisi kemanusiaan para pedagang kecil.
Menurutnya, insiden ini mencerminkan masih kurangnya ruang dialog yang terbuka dan empatik antara pemerintah dan masyarakat.
“Bagaimanapun juga, para pedagang itu adalah warga kita sendiri yang sedang berjuang menghidupi keluarganya. Pendekatan yang kita pilih seharusnya mencerminkan empati, bukan kekuasaan,” ujarnya belum lama ini.
Politikus PKS itu menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap cara aparat bersikap di lapangan. Ia mengingatkan bahwa tindakan kasar dalam proses penertiban hanya akan menciptakan luka sosial yang tidak perlu.
“Jika yang kalian hadapi itu lebih tua, anggap mereka orang tua sendiri. Jika sebaya, anggap saudara. Kalau lebih muda, bayangkan itu adik atau anakmu. Satu saja dari mereka merasa tersakiti, saya sebagai wakil rakyat merasa ikut terluka,” tegasnya.
Selain itu, menyoroti pentingnya komunikasi yang konsisten dan terus-menerus dari pihak pemerintah kepada semua pemangku kepentingan, khususnya para pedagang.
Menurutnya, niat baik pemerintah dalam menata kota harus dikawal dengan cara yang juga baik, agar tidak menimbulkan resistensi di lapangan.
“Dialog tidak boleh berhenti. Komunikasi harus dibuka selebar-lebarnya agar rencana penataan itu tidak hanya berjalan, tapi juga diterima,” jelasnya.
Oleh karena itu, Sani meminta Pemkot Samarinda untuk meninjau ulang pendekatan yang digunakan dalam setiap penertiban.
“Saya yakin dengan mendahulukan rasa dan pendekatan persuasif, program pemerintah bisa berjalan tanpa mencederai kepercayaan publik,” tandasnya.
