Samarinda, infosatu.co – Penertiban Pasar Subuh di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Samarinda Kota pada Jumat, 9 Mei 2025 kembali menuai sorotan.
Salah satu kritik disampaikan oleh Ketua Komisi ll DPRD Samarinda, Agus Suwandi.
Ia menilai bahwa pendekatan represif yang dilakukan oleh aparat saat melakukan penertiban dinilai berlebihan dan tidak menyelesaikan akar permasalahan.
Menurutnya permasalahan Pasar Subuh tidak bisa disederhanakan hanya pada soal legalitas atau tidaknya pasar tersebut.
Ia menyebut penyelesaiannya harus bersifat komprehensif dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kepentingan pedagang, pemilik lahan, serta ketertiban kota.
“Pasar itu ada karena ada lahan, ada pedagang, dan ada pembeli. Nah, sekarang kalau bicara lahan, pemiliknya sudah tidak menginginkan pasar itu di sana,” katanya.
Tapi pedagang juga punya kepentingan yaitu mereka bisa tetap berjualan dan dagangannya laku.
“Sementara Pemerintah juga punya kepentingan, yaitu menciptakan ketertiban,” katanya.
“Ini harus disinkronkan,” ungkapnya pada Kamis, 15 Mei 2025.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda perlu lebih bijak dalam melakukan relokasi.
Menurutnya, pedagang tematik yang identik dengan Pasar Subuh seperti pedagang babi bisa tetap ditempatkan di lokasi yang sesuai.
Namun pedagang lain seperti penjual sayur dan buah perlu difasilitasi di pasar-pasar resmi lain yang masih memiliki ruang.
“Solusinya ya seperti itu. Jangan semuanya dipukul rata. Pedagang lain bisa disisipkan di pasar-pasar yang masih kosong. Itu kan tidak terlalu banyak juga,” imbuhnya.
Agus juga mengkritisi keras tindakan aparat yang dinilainya terlalu represif saat penertiban berlangsung.
Ia menyoroti kehadiran Satpol PP, polisi, hingga pemadam kebakaran yang menurutnya tidak proporsional.
“Saya tadi sudah protes langsung. Ini terlalu berlebihan. Masalahnya lahan itu milik swasta, kenapa pemerintah yang justru turun tangan penuh dengan kekuatan aparat?,” katanya.
“Ke depannya, saya harap Satpol PP bisa lebih humanis. Kalau pedagangnya betul-betul bandel, baru bisa ditindak tegas. Tapi awalnya, semua bisa dibicarakan baik-baik,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan bahwa penegakan aturan tetap penting, namun harus disertai dengan empati dan komunikasi yang baik agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
