Samarinda, infosatu.co – Persoalan pengangguran di daerah khususnya lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan mahasiswa, dinilai masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang perlu segera ditangani.
Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti.
Ia mengakui bahwa hasil kinerja pemerintah saat ini belum bisa sepenuhnya diukur karena masa jabatan yang masih relatif singkat.
“Contohnya seperti SMK atau yang kuliah, ini kan masih banyak masalah sampai sekarang,” katanya.
“Kalau bicara angka pengangguran, kita ini baru 100 hari ya. Tidak bisa serta-merta langsung dilihat kinerjanya,” uungkapnya pada Selasa, 10 Juni 2025.
Menurutnya, kebijakan yang sedang dijalankan saat ini masih menggunakan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun oleh pemerintahan sebelumnya.
Hal itu menurutnya turut mempengaruhi langkah-langkah yang bisa diambil oleh Gubernur Kaltim saat ini.
“Anggaran APBD 2025 itu yang ketok kan di periode sebelumnya. Pastinya akan ada perubahan-perubahan yang berkaitan dengan hal itu,” jelasnya.
Kendati demikian, Damayanti tetap menyampaikan harapannya agar program-program yang diusung Gubernur Kaltim bisa terealisasi dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
“Kita doakan saja, mudah-mudahan apa yang menjadi visi-misi Bapak Gubernur bisa berjalan maksimal. Karena kalau kita lihat program beliau itu luar biasa, bisa langsung menyentuh masyarakat,” katanya.
Namun, ia juga mengingatkan kondisi perekonomian daerah saat ini masih belum sepenuhnya pulih.
Ia menilai hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan berbagai program prioritas, termasuk di sektor pendidikan.
Salah satu hal yang turut disorotnya adalah kebijakan pendidikan gratis.
Damayanti menegaskan, program tersebut tidak cukup hanya berhenti pada pembebasan biaya.
Melainkan harus diiringi dengan peningkatan kualitas sarana, prasarana, serta kompetensi tenaga pendidik.
“Memang benar, gratis itu tidak hanya sekadar gratis. Baik itu pembiayaan sekolah, tapi juga harus dibarengi dengan fasilitas yang memadai,” katanya.
“Tapi lagi-lagi, apakah setelah gratis kualitas anak-anak kita bisa bersaing? Ini kan PR bersama,” tegasnya.
Ia menambahkan, peningkatan kualitas pendidikan, terutama di tingkat vokasi dan perguruan tinggi, harus menjadi perhatian serius.
Menurutnya, output pendidikan harus mampu menjawab kebutuhan pasar kerja agar angka pengangguran tidak terus bertambah.
“Makanya penting kualitas, tidak hanya dari sarana-prasarana, tapi juga dari tenaga pendidik. Ini yang perlu kita perhatikan bersama,” pungkas Damayanti.
