Samarinda, infosatu.co – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur (Kaltim), Sunggono menyebut penurunan pendapatan daerah menuntut pemerintah untuk menata ulang arah kebijakan fiskal.
Ia menegaskan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Sampah yang digelar di Hotel Midtown Samarinda, Rabu 23 Oktober 2025, Sunggono memaparkan kondisi fiskal Kukar yang tengah mengalami tekanan.
Ia mengungkapkan, tahun ini pendapatan daerah diproyeksikan sekitar Rp11 triliun, namun realisasinya hanya mencapai Rp9,1 triliun.
Tren penurunan diperkirakan berlanjut pada tahun depan, dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menetapkan target Rp7,3 triliun, namun kemungkinan realisasi hanya sekitar Rp5,6 triliun.
“Dari angka itu, belanja pegawai mencapai Rp2,34 triliun dan mandatory spending sekitar Rp1,8 triliun. Jadi kapasitas fiskal riil untuk program OPD mungkin tidak sampai Rp1 triliun,” jelasnya.
Kondisi tersebut, lanjut Sunggono, menuntut seluruh OPD di lingkungan Pemkab Kukar untuk melakukan perencanaan yang matang dan menerapkan prinsip efisiensi dalam penggunaan anggaran.
Salah satunya adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar yang diminta fokus pada program-program prioritas.
“Meskipun anggaran terbatas, kalau digunakan secara tepat dan fokus pada kebutuhan prioritas, manfaatnya tetap bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ia mengingatkan, banyaknya program tanpa arah yang jelas sering kali membuat capaian kinerja menjadi kabur. Karena itu, ia meminta OPD tidak terjebak dalam pola kerja yang menumpuk kegiatan tanpa mempertimbangkan dampak nyatanya.
“Jangan sampai kegiatan terlalu banyak, tapi tidak berdampak pada target utama pembangunan,” ujarnya.
Lebih jauh, Sunggono menilai efisiensi bukan berarti memangkas semangat kerja, melainkan memastikan setiap program memberi nilai tambah yang optimal bagi masyarakat.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga semangat kolaborasi agar seluruh OPD dapat bekerja dengan arah yang selaras dalam upaya mewujudkan Kutai Kartanegara yang maju, bersih, dan berkelanjutan. (Adv)
