Samarinda, infosatu.co – Staf Ahli Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah, dan Kesejahteraan Rakyat, Arif Murdiyatno pastikan pangan murah terjangkau hingga perbatasan.
Arif menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menjamin keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat, termasuk yang tinggal di daerah perbatasan.
Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Museum Kota Samarinda, yang berlangsung selama dua hari mulai hari Sabtu, 2 Agustus 2025.
Dalam pernyataannya, Arif menyampaikan bahwa keberadaan GPM menjadi bukti nyata perhatian pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat, sekaligus langkah konkret menjaga stabilitas harga dan stok pangan menjelang Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia dan HUT ke-63 TVRI.
“Melalui Gerakan Pangan Murah ini, bahan pokok seperti beras, sayur, telur dan daging dapat diakses masyarakat dengan harga terjangkau. Kualitas pun tidak diragukan,” ujar Arif di hadapan awak media.
GPM 2025 ini digelar di 32 titik secara serentak di seluruh wilayah Kalimantan Timur dan diikuti oleh lebih dari 60 tenant, termasuk TP PKK, UPTD PTPH, Bulog, UMKM, petani binaan, kelompok tani, serta BUMN dan BUMD pangan.
Di Samarinda sendiri, kegiatan dipusatkan di halaman Museum Kota dengan partisipasi aktif masyarakat.
Komoditas yang dijual meliputi beras, sayuran, ikan segar, daging ayam, daging sapi, minyak goreng, bawang, telur, hingga produk UMKM seperti camilan dan makanan olahan.
Harga yang ditawarkan pun jauh lebih murah dibanding pasar tradisional, meski perbedaannya berkisar Rp2.000–Rp3.000 per kilogram, tetapi menjadi sangat berarti bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
“Kaltim luas. GPM ini akan dilaksanakan serentak di 10 kabupaten/kota agar masyarakat dari perkotaan hingga daerah perbatasan mendapat akses pangan murah,” sambung Arif.
Ia juga menyinggung pentingnya sinergi antarlembaga dalam menjaga ketahanan pangan, mulai dari Dinas Pangan, Bulog, Bank Indonesia, media, hingga organisasi masyarakat.
Tak hanya itu, pemerintah juga mendorong langkah strategis lain seperti urban farming, penguatan lumbung pangan masyarakat desa, dan diversifikasi konsumsi pangan lokal berbasis potensi daerah.
Dalam konteks yang lebih luas, Arif menyatakan bahwa GPM memiliki dampak penting terhadap pengendalian inflasi daerah yang masih dihitung di empat kota utama di Kaltim.
Namun menurutnya, perluasan akses pangan murah harus menjangkau semua lapisan, termasuk kawasan seperti perbatasan Sarawak di Mahakam Ulu.
“Jangan sampai masyarakat di ujung perbatasan terabaikan. Mereka juga butuh akses pangan murah. Ini tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah,” tegasnya.
Ia juga menyinggung pentingnya peran ibu-ibu rumah tangga, khususnya kader PKK, dalam mengedukasi keluarga tentang pentingnya konsumsi gizi seimbang.
Menurutnya, persoalan stunting dan gizi buruk bukan hanya soal ketersediaan pangan, tetapi juga menyangkut edukasi dan pola konsumsi di tingkat keluarga.
“Ibu‑ibu PKK itu bisa sampai ke rumah-rumah, tidak hanya sekadar belanja bahan pokok tapi juga memikirkan pengolahan dan kandungan gizinya. Ini relevan dengan program makan bergizi gratis dan penurunan angka stunting,” tuturnya.
Salah satu warga Samarinda, Ilham (40), mengaku kegiatan GPM sangat membantu memenuhi kebutuhan harian keluarganya.
“Saya rasa kegiatan GPM ini bagus aja. Disini lengkap, dari beras, ikan, sayur, sampai buah-buahan ada. Harganya juga lebih murah dan segar,” katanya.
Sebagai penutup, Arif kembali mengajak semua pihak agar tetap menjaga sinergi lintas sektor demi mewujudkan kedaulatan pangan yang inklusif.
“Mudah-mudahan sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat ini bisa terus terbangun. Ketahanan pangan itu bukan hanya tentang ketersediaan, tapi bagaimana kita memastikan semua rakyat bisa mengaksesnya dengan mudah dan layak,” pungkasnya. (Adv/diskominfokaltim)
Editor: Nur Alim
