Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus menyiapkan pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan Koordinasi dan konsolidasi secara intens dengan berbagai pihak terkait guna menyukseskan kegiatan nasional pertama di IKN tersebut.
Kegiatan itu dilakukan pemprov dengan lembaga dan kementerian terkait, seperti Sekretariat Negara, Sekretariat Presiden, protokol istana, serta lembaga vertikal di Kaltim.
“Hari ini, kami mencoba merangkum pokok-pokok rapat. Sekaligus ada informasi dan konfirmasi dari pihak Setneg ataupun Setpres terkait skenario peringatan 17 Agustus di IKN,” kata Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni saat memimpin rapat konsolidasi di Odah Etam Samarinda, Senin (22/7/2024).
Ia mengatakan bahwa rapat konsolidasi itu berkenaan dengan dukungan kesiapan Pemprov Kaltim untuk menyukseskan peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 di IKN.
Dalam kesempatan itu, Sri Wahyuni menyatakan ada empat agenda yang dibahas. Hal ini, seperti mekanisme penerimaan duplikat bendera pusaka dan salinan naskah teks Proklamasi yang akan dilaksanakan pada 10 Agustus 2024.
Dalam rapat sebelumnya, sambung Sri, sudah mendapatkan informasi bahwa duplikat bendera pusaka dan salinan naskah teks proklamasi akan tiba di Kaltim pada 10 Agustus 2024 melalui Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan.
“Turun dari pesawat, duplikat bendera dan salinan teks proklamasi disambut oleh barisan penerima, terdiri dari 38 Purna Paskibraka Kaltim. Juga, 10 pasang pakaian adat Kaltim dan penari daerah dengan tarian Jepen Rampak mengiringi sampai ke kendaraan,” jelasnya.
Dalam rapat konsolidasi terbaru, Sekdaprov Kaltim didampingi oleh Direktur Ketahanan Pangan Otorita IKN Setia Lenggono dan Sekretaris Daerah Kota Samarinda Hero Mardanus Satyawan.
Selain itu, para kepala biro dan organisasi perangkat daerah terkait di lingkup Pemprov Kaltim. Tidak ketinggalan, pihak dari kementerian dan lembaga terkait ikut hadir secara online.
