Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tetap mendorong hilirisasi dan penguatan investasi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di tengah penyesuaian anggaran yang terjadi.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menyebut hilirisasi menjadi salah satu fokus yang akan dilanjutkan pada tahun depan.
Salah satu rencana yang diproyeksikan adalah pembangunan rumah produksi bersama untuk minyak sawit.
“Kalau tahun ini kan pakan ternak hilirisasinya. Tahun depan itu terkait dengan minyak supaya nanti kita bisa melakukan pengendalian inflasi,” ujarnya, Selasa, 31 Maret 2026.
Selain itu, pemerintah juga mengambil peluang pengembangan Superhub Ekonomi melalui penguatan investasi.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah penyusunan Investment Project Ready to Offer (IPRO), termasuk di wilayah Kutai Kartanegara.
Sri Wahyuni juga menjelaskan, pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy akan diperkuat.
Saat ini, proses pembentukan badan usaha masih terkendala persoalan aset yang masih dalam perhitungan.
“Ada saran dari Pak Gubernur, ini joint venture saja antara Pemprov dengan Kutim, supaya MBTK itu sebagai badan pengelola kuat,” katanya.
Ia menambahkan, penguatan badan pengelola dilakukan agar proses investasi dapat berjalan, termasuk terkait kejelasan aset lahan dan koordinasi antar pihak.
Di sisi lain, penyusunan RKPD 2027 juga diikuti penyesuaian anggaran yang disebut mencapai sekitar Rp1 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.
Kondisi ini membuat pemerintah memusatkan prioritas pada empat sektor, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan standar pelayanan minimal.
“Artinya kita tidak ada belanja-belanja yang lain. Yang lain tetap ada, tapi prioritas pembangunannya di empat hal tadi,” tegasnya.
Penyesuaian tersebut berdampak pada target pembangunan daerah. Pemerintah menyatakan akan melakukan koreksi terhadap indikator kinerja dan mengusulkan perubahan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
Ia juga menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir terjadi pergeseran kontribusi sektor ekonomi.
Ia menyebut kontribusi sektor tambang menurun, sementara sektor lain mengalami pertumbuhan.
Menurutnya, penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi bagian penting dalam mendukung pengelolaan potensi daerah, terutama dalam pelaksanaan hilirisasi.
Dalam penyusunan RKPD 2027, pemerintah juga menghadapi tantangan untuk menjaga konsistensi terhadap program prioritas agar belanja lebih terarah dan terukur.
“Belanja itu harus berkualitas, terarah, terukur, karena kita punya prioritas dan harus komitmen dengan prioritas belanja,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan skema pendanaan melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung program yang belum terakomodasi dalam APBD.
Sri Wahyuni menambahkan, skema tersebut diharapkan dapat terintegrasi dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Di sisi pendapatan, pemerintah juga akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui Pajak Air Permukaan (PAP), termasuk dari sektor perkebunan sawit.
Selain itu, objek pajak alat berat juga akan diperluas, termasuk floating crane yang digunakan di sektor migas dan kegiatan lainnya.
“Nah, tentu ini berarti tim kita harus melakukan pendataan, ini dijadikan wajib pajak, setelah itu baru dihitung untuk dikenakan pajaknya,” jelasnya.
Pemerintah juga menjajaki potensi pendapatan dari pengelolaan alur sungai, termasuk aktivitas ship to ship (STS) dan tambat kapal. Upaya ini masih dalam proses komunikasi dengan Kementerian Perhubungan.
Dengan berbagai penyesuaian tersebut, RKPD 2027 diharapkan tetap mampu menjaga arah pembangunan daerah.
Meski di tengah keterbatasan anggaran dan tuntutan penguatan struktur ekonomi yang semakin besar.
