Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus memperkuat langkah nyata dalam memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan usaha dan perumahan.
Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni. Ia menyampaikan Pemprov Kaltim memberi perhatian besar agar dua program ini tidak hanya berjalan sesaat, tetapi mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Prinsip transparansi dan keadilan, menurutnya, menjadi kunci utama agar manfaat program benar-benar dirasakan secara merata.
“Pemprov Kaltim tentu menaruh besar perhatian terhadap program kredit usaha rakyat maupun kredit program perumahan agar kegiatan ini dapat berkelanjutan, tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan. Kita ingin memastikan bahwa setiap masyarakat Kaltim memiliki kesempatan yang sama tumbuh, bekerja, dan sejahtera,” ujar Sri Wahyuni.
Sekda Kaltim juga menyoroti masih rendahnya tingkat penyerapan KUR secara nasional, termasuk di beberapa daerah di Kaltim seperti Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu).
Padahal, kedua wilayah tersebut memiliki potensi ekonomi rakyat yang cukup besar, terutama dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Di level nasional capaian penyerapan KUR kita masih rendah, artinya potensi serapannya masih belum banyak. Termasuk Kubar dan Mahulu itu masih kecil, sementara potensinya bisa lebih besar dari itu,” jelasnya.
Menurut Sri Wahyuni, untuk mendorong peningkatan serapan KUR, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, lembaga perbankan, dan instansi terkait. Pendampingan, fasilitasi, serta sosialisasi yang lebih intensif kepada pelaku usaha menjadi langkah strategis agar masyarakat lebih memahami manfaat dan kemudahan yang ditawarkan program ini.
“Kami mohon nanti dari pihak perbankan dan dinas terkait bisa meningkatkan sosialisasi dan pemahaman ke masyarakat untuk dapat menggunakan fasilitas kredit usaha rakyat yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah pusat, apalagi dengan keringanan bunga 6 persen,” tegasnya.
Melalui dorongan itu, Pemprov Kaltim berharap akses permodalan bagi pelaku usaha maupun masyarakat berpenghasilan rendah semakin terbuka lebar.
Selain memperkuat daya saing ekonomi daerah, program ini juga diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan sosial di seluruh kabupaten/kota Kaltim.
