Samarinda, infosatu.co – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Nurhadi Saputra mengatakan bahwa Kota Balikpapan merupakan daerah yang saat ini sangat strategis. Sebab, menjadi pintu gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN).
Oleh karena itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk memberikan perhatian lebih kepada Kota Balikpapan. Apalagi, sebagian pengelolaan kota tersebut merupakan kewenangan dari provinsi.
“Jadi berandanya IKN, tentunya masih banyak sekali kewenangan-kewenangan provinsi yang selama ini tidak bisa dicapai oleh kewenangan kota,” terangnya.
Salah satunya di sektor pendidikan. Menurut Nurhadi, terjadi ketimpangan antara jumlah lulusan SMP dengan jumlah SMA yang tersedia. Hal ini dinilai dampak dari diterapkannya sistem zonasi yang semakin menyulitkan lulusan SMP meneruskan ke SMA Negeri.
“Jadi, memang kebutuhan SMA dan SMK yang menjadi kewenangan provinsi itu sangat mendesak di Balikpapan. Karena jumlah lulusan SMP itu hanya sekitar 45 persen yang bisa ditampung oleh SMA Negeri,” jelasnya.
“Ini menjadi keluhan bersama oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Lulusan SMP di Balikpapan itu ada 27 SMP. Tapi SMA-nya cuma ada sembilan,” kritiknya.
Ia berharap agar Pemprov Kaltim bisa memperbanyak SMA di Kota Balikpapan untuk pemerataan pendidikan. Ia pun berkomitmen untuk terus memperjuangkan hal ini.
