Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) resmi memberlakukan skema Work From Home (WFH) setiap Jumat.
Skema ini diterapkan dengan sistem pemantauan real-time yang langsung mengukur penghematan BBM, penurunan emisi, dan penggunaan kendaraan pegawai.
Skema ini diklaim menjadi yang pertama di Indonesia karena tidak sekadar kebijakan administratif, tetapi dilengkapi pengukuran terbuka yang bisa diuji publik.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyebut keputusan ini merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), namun dirancang lebih terukur agar berdampak nyata.
“Pemkot Samarinda akan memberlakukan dan menunjukkan kepatuhan terhadap arahan dari Pemerintah Nasional Kemendagri untuk melakukan WFH satu hari dalam satu minggu. Nah kita memilih pada hari Jumat,” ujarnya, Jumat, 10 April 2026 di Aula Arutala Baperidda.
Ia menegaskan, ada empat target yang ingin dicapai, yaitu kepatuhan kebijakan nasional, penghematan BBM, pengurangan emisi, dan penekanan penggunaan kendaraan dinas.
Bahkan, konsumsi BBM yang dihitung tidak hanya berasal dari kendaraan dinas, tetapi juga kendaraan pribadi pegawai.
Untuk memastikan efektivitas, Pemkot menerapkan absensi berbasis geotagging atau autotagging dari rumah masing-masing sebanyak tiga kali sehari.
Data lokasi itu kemudian dihubungkan dengan peta untuk memastikan kehadiran benar-benar dilakukan dari rumah.
“Pagi, siang sampai sore itu melakukan absensi secara geotagging atau autotagging dari rumah masing-masing supaya bisa kita tahu jarak dari rumah ke tempat kerjanya,” jelasnya.
Dari data tersebut, jarak tempuh pegawai dikonversi menjadi potensi konsumsi BBM berdasarkan jenis kendaraan yang digunakan, baik mobil maupun motor, termasuk apakah kendaraan dinas atau pribadi.
Perhitungan ini menjadi dasar untuk mengetahui besaran penghematan yang terjadi setiap pekan.
Namun, sistem ini juga dilengkapi pengawasan ketat. Manipulasi lokasi melalui fake Global Positioning System (GPS) dipastikan berujung sanksi berat.
“Kalau ada yang melakukan fake GPS atau pergeseran posisi, sesungguhnya bukan dari rumahnya tapi di tempat lain, maka itu terkena pelanggaran disiplin berat,” tegas Andi Harun
Selain itu, disiplin kerja tetap dijaga. Pegawai yang WFH tetap wajib mengenakan pakaian dinas sesuai ketentuan hari kerja.
Bahkan, pelanggaran sederhana seperti berpakaian tidak sesuai akan langsung terdeteksi melalui sistem.
Pemkot juga menyiapkan matriks sanksi berbasis lokasi presensi untuk memastikan kedisiplinan pegawai selama WFH.
Pelanggaran dibagi dalam beberapa zona, mulai dari perbedaan titik absensi yang masih dalam radius domisili hingga ke luar kota tanpa izin.
Pegawai yang terdeteksi absen di lokasi berbeda dalam satu hari akan dikenai teguran lisan, sementara yang terbukti keluar rumah saat WFH mendapat teguran tertulis.
Adapun pelanggaran paling berat berlaku bagi pegawai yang berada di luar kota tanpa izin, dengan sanksi disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun.
Kebijakan ini diberlakukan untuk 50 persen pegawai, dengan pengecualian pada sektor layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, termasuk sekolah, puskesmas, dan rumah sakit.
Seluruh hasil pemantauan akan ditampilkan melalui dashboard yang dapat diakses hingga tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) dan dibuka untuk publik.
Meski demikian, Pemkot memastikan perlindungan data pribadi tetap dijaga.
“Kecuali satu yang kita tidak tampilkan, yaitu letak rumah karena itu hak privasi. Tapi pemakaian bensinnya, jenis kendaraannya silakan nanti kami akan taruh di layar utama di Komunikasi dan Informatika (Kominfo),” ungkapnya.
Lebih lanjut, sistem ini juga memungkinkan perbandingan kinerja antar organisasi perangkat daerah (OPD).
Melalui dashboard tersebut, akan terlihat OPD mana yang paling hemat BBM hingga yang paling efisien dalam menekan biaya operasional.
Setiap Jumat, setelah waktu zuhur, Pemkot bahkan mengundang media untuk melihat langsung hasil pemantauan tersebut.
Dari sana akan terlihat secara real-time berapa liter BBM yang dihemat, berapa emisi yang ditekan, hingga nilai ekonominya jika dikonversi dalam rupiah.
Bagi Andi Harun, pendekatan ini penting agar kebijakan tidak sekadar formalitas, melainkan mampu membangun kesadaran kolektif yang terukur dan dapat diuji secara terbuka.
“Karena kita nggak mau sekadar formalitas, hanya patuh secara instruksional tapi tidak menggugah kesadaran. Tapi menggugah kesadaran juga harus bisa diukur dan untuk mengukur itu harus bisa diuji,” tandasnya.
