Samarinda, Infosatu.co – Pemerintah Kota Samarinda terus melakukan upaya penanganan banjir yang telah menjadi masalah laten di Kota Samarinda.
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan para stakeholder terkait, masalah penanganan banjir secara fisik dan penanganan ganti rugi serta penanganan dampak sosial.
Untuk percepatan pelaksanaan pekerjaan fisik, Pemkot Samarinda melakukan penertiban pada beberapa lokasi terdampak banjir.
“Ada beberapa segmen yang kita juga minta pengertian dan pemahaman bersama, yang mungkin akan terdampak dari kegiatan. ini dilakukan untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat terhadap bahaya banjir,” tuturnya.
Andi Harun menjabarkan beberapa segmen penanganan banjir yang akan dikerjakan di antaranya adalah normalisasi Sungai Karang Mumus dan Polder Kota Samarinda di sepanjang Jalan Kehewanan, Jalan Agus Salim sepanjang kurang lebih 820 meter, pada sisi kiri Jalan Perniagaan sepanjang 622,8 meter.
Kemudian pengendalian banjir sistem Karang Asam Besar Kota Samarinda, jenis pekerjaannua adalah pembuatan tebing di sektor Hulu Sungai Karang Asam Besar dan normalisasi kali di Sungai Makroman dengan ukuran 8 sampai 12 meter serta Sungai Karang Asam Besar segmen Pasar Kedondong.
“Ini lumayan parah karena dapur dengan dapur hampir ketemu. Pasar Kedondong menuju Sungai Karang Asam Kecil segmen Pasar Ijaba. Jika dalam pelaksanaan tidak selesai maka akan dilanjutkan pada 2023,” jelasnya.
Sementara pada tahun 2023 Pemkot akan melanjutkan pengendalian banjir di Sentosa Remaja dan Ahmad Yani (Semani) dengan membuat terusan air agar semua terbuang ke Sungai Karang Mumus.
Selanjutnya menyelesaikan penanganan banjir dari sektor hilir dulu dari Ruhui Rahayu sampai ke muara. Di sektor Ruhui Rahayu sebelah kanan sampai ke Bandara ditargetkan akan selesai akhir November tahun ini.
“Kita akan membuat saluran drainase di Jalan Pemuda, secara tertutup 160 meter dan
lanjut pembangunan drainase di Jalan Panjaitan sistem Sungai Karang Mumus. Ini kegiatan fisiknya di 2023 dan penanganan sosialnya di tahun 2022.
Sementara pembangunan drainase di Perumahan Alaya dan Gang Haji Dundup, penanganan sosialnya akan selesai dalam waktu dekat.
Selain itu, Pemkot Samarinda juga melakukan sodetan jalan poros Samarinda Balikpapan. Pada segmen ini Pemkot mengalami kendala teknis, namun tidak bersifat substantif. Pihaknya akan melakukan klasifikasi satu persatu, pasalnya sebagian warga yang tingga di lokasi itu bukan merupakan pemilik asli. Ada yang sistim sewa. Ada juga yang sudah dibebaskan tapi sudah dipindahtangankan.
“Saya selalu menggunakan asas kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan. Mana yang sudah dibebaskan, mana yang berkategori ganti rugi, mana yang berkategori penanganan berdampak sosial. Prinsipnya warga rata-rata bisa memahami dan ini memang saya katakan tadi bahwa ayo kita perluas pemahaman dalam rangka penanganan banjir,” ungkapnya.
Pemkot Samarinda juga telah menyelesaikan normalisasi kali di Karang Asam Besar sepanjang 9500 meter, sementara di drainase di Jalan Panjaitan telah mencapai 1500 meter dan akan dilanjutkan pada 2023 mendatang terdapat problem non teknis penanganan dampal sosial termasuk ganti rugi.
“Kalau kegiatan penanganan banjir tidak memiliki dampak sosial pasti lancar langsung kita bisa kerjakan. Mereka adalah warga kita juga, yang tinggal di tanah yang tidak memiliki alas hak, tetapi pendekatan secara kemanusian tetap kami lakukan,”katanya.
Dikatakannya, lancar atau tidaknya pekerjaan tergantung dari kerelaan warga. Untuk itu dirinya meminta masyarakat mendukung upaya penanganan tersebut, lantaran berkaitan erat dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Samarinda.
“Kalau ini bisa selesai ditangani maka akan berdampak sangat signifikan akan pengurangan banjir di Samarinda,” ujarnya.
Pelaksanaan pekerjaan fisik tersebut dilakukan dengan sistem swakelola dalam rangka untuk penurunan inflasi agar masyarakat ikut merasakan maanfaatnya, tidak hanya penanganan bajir tetapi masyarakat mendapatkan maanfaat ekonomi.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kaltim, karena semua kegiatan penanganan yang dijabarkannya itu mendapat dukungan dari Pemprov Kaltim,” pungkasnya.
