Samarinda, infosatu.co – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Subandi, mengatakan kondisi Kelurahan Karang Mumus, Kota Samarinda hingga kini masih menyewa bangunan untuk kantor kelurahan.
Hal tersebut dinilai Subandi tidak ideal mengingat kelurahan merupakan garda terdepan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Menurut Subandi, ketika dirinya masih menjabat sebagai anggota DPRD Kota Samarinda, ia telah mendorong banyak pokok pikirannya untuk mendukung pembangunan kantor kelurahan permanen di berbagai wilayah.
Salah satunya adalah Kelurahan Loa Bakung yang saat itu mengalami kondisi memprihatinkan karena sering terendam banjir.
“Waktu saya masih di DPRD kota, sebagian besar pokok pikiran saya itu saya arahkan untuk pembangunan kantor kelurahan. Termasuk Loa Bakung yang sering kebanjiran. Saya prihatin karena itu menyangkut pelayanan masyarakat,” terangnya.
Terkait dengan Kelurahan Karang Mumus yang sampai sekarang masih menyewa gedung, Subandi mengaku cukup terkejut.
Ia mengira persoalan tersebut sudah dituntaskan pemerintah kota sebelumnya. Karena itu, ia mendesak agar Pemkot Samarinda lebih serius menangani permasalahan ini.
“Kalau ternyata masih menyewa, tentu itu harus jadi perhatian. Pemkot harus lebih fokus karena ini menyangkut pelayanan publik. Kantor lurah itu adalah tempat paling ramai, di situlah masyarakat mengurus berbagai keperluan administrasi mereka,” tegasnya.
Ia menambahkan, seharusnya alokasi anggaran untuk pembangunan kantor kelurahan sudah dimasukkan dalam perencanaan.
Namun, jika memang belum, ia mendorong Pemkot Samarinda untuk segera menganggarkan dalam APBD selanjutnya.
“Harapan saya Pemkot segera mengalokasikan anggaran. Tapi saya rasa sebenarnya sudah ada. Kalau memang belum, saya mendorong agar segera dialokasikan. Jangan sampai pelayanan publik terganggu karena infrastruktur yang tidak memadai,” tuturnya.
Selain itu pun berharap, agar ke depan tidak ada lagi kelurahan di Samarinda yang masih menggunakan bangunan sewa.
Sebab, kantor kelurahan menurutnya, harus dibangun dengan layak agar mencerminkan keseriusan pemerintah dalam melayani warganya.
