Samarinda, infosatu.co – Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) Sucipto Wasis memberikan apresiasi tinggi atas pengukuhan guru besar baru di lingkungan Politeknik Negeri Samarinda (Polnes).
Dengan adanya guru besar ini diharapkan menjadi motor penggerak bagi kemajuan pembangunan di Kota Samarinda dan Kalimantan Timur secara luas.
Sucipto menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan langkah awal bagi para akademisi untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat luas.
Ia menekankan pentingnya penerapan hasil karya ilmiah dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah agar manfaatnya dirasakan langsung oleh warga.
“Harapan saya, terutama yang mewakili Walikota ini, ilmu-ilmunya tolong diterapkan daripada pembangunan Kota Samarinda tentunya ya, supaya bermanfaat bagi Pemerintah Samarinda khususnya, umumnya Kaltim dan Indonesia,” ujarnya Selasa, 23 Desember 2025.
Senada dengan hal tersebut, ia juga mengingatkan bahwa gelar guru besar membawa tanggung jawab besar, terutama dalam memastikan hasil penelitian tidak hanya berakhir sebagai tumpukan dokumen. Beliau mendorong adanya aksi nyata di lapangan.
“Pastikan hasil penelitian Bapak/Ibu tidak hanya mengantre di perpustakaan atau jurnal ilmiah, tetapi dapat diimplementasikan untuk kemajuan UMKM, industri, dan pembangunan infrastruktur di Samarinda,” tegasnya.
Selain aspek teknis, keberadaan guru besar juga dipandang sebagai representasi kualitas pendidikan daerah. Sucipto kembali menekankan bahwa gelar tersebut harus diiringi dengan implementasi langsung, bukan sekadar pelengkap administrasi kampus semata.
“Karyanya itu bisa diimplementasikan, itulah harapan kami. Karena biasanya hanya sebagai pelengkap karya yang hanya sebagai pustaka saja,” tambahnya.
Menutup penyampaiannya, Sucipto menegaskan bahwa sinergi antara dunia akademik dan birokrasi sangat krusial dalam menghadapi tantangan industrialisasi, digitalisasi, serta transisi energi dan ekonomi hijau yang dinamis.
Kolaborasi ini menjadi kunci dalam menjawab isu global di tingkat lokal yang tidak dapat dilakukan hanya dengan kebijakan birokrasi semata.
