Kota Pasuruan, infosatu.co – Berbagai persoalan pelayanan publik kembali menjadi sorotan dalam diskusi publik dengan sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis menilai kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan, Jawa Timur (Jatim).
Hal ini karena dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan, bahkan memberikan nilai 3 dari 10 terhadap kepemimpinan saat ini.
Tokoh masyarakat H. Hanafi menyoroti pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. Soedarsono yang dinilai masih memunculkan kesan diskriminatif terhadap pasien.
“Sangat memprihatinkan, penanganan awal langsung ditanya pakai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atau Umum. Jika BPJS disuruh menunggu, kalau Umum langsung ditangani. Ini menunjukkan amburadulnya pelayanan kesehatan kita,” tegas Hanafi, Selasa 17 Febuari 2026.
Ia juga mengeluhkan layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang disebut kerap macet berbulan-bulan tanpa solusi konkret. Air disebut hanya mengalir kecil pada siang hari, sementara pagi dan sore mati total.
Selain itu, ia mengkritisi pembangunan drainase yang buntu dan tidak terurus, serta sulitnya akses masyarakat untuk menemui pimpinan daerah guna menyampaikan aspirasi.
Terkait pendidikan, H. Hanafi menyarankan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikaji ulang secara mendalam mengingat adanya risiko kesehatan seperti kasus keracunan yang marak diberitakan.
“Dari pada MBG, masyarakat jauh lebih membutuhkan sekolah gratis secara total. Itu lebih dirasakan manfaatnya tanpa risiko kesehatan,” tambahnya.
Pengamat politik Ridho Wijaya menilai kepemimpinan saat ini seolah tidak memberikan jawaban atau solusi nyata terhadap persoalan teknis yang mengganggu kenyamanan dan keselamatan warga.
“Kita lihat saja faktanya, sampai sekarang tidak ada tindakan apa-apa dari pemerintah. Kabel-kabel WiFi dibiarkan semrawut, salah satunya di wilayah Wirogunan. Ini bukan hanya soal keindahan kota, tapi juga menyangkut keamanan warga yang melintas,” ungkap Ridho.
Sementara itu, Wagub Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Jatim Ayi Suhaya, membandingkan kepemimpinan saat ini dengan era pemimpin terdahulu yang dinilai lebih merakyat.
Ia menegaskan bahwa seorang pemimpin seharusnya meneladani sifat Muhammad SAW yang senantiasa memikirkan umatnya hingga ke tingkat paling bawah.
“Zaman sekarang, pemimpin tidak pernah terlihat turun ke bawah untuk sekadar ngopi bersama warga atau mengetuk pintu rumah rakyat di malam hari untuk mengecek kondisi mereka. Kebijakannya sering kali tidak pro-rakyat,” ujar Ayi.
Ia juga mencontohkan proyek Jalan Lingkar Utara (JLU) yang mangkrak selama 15 tahun sebagai bukti kebijakan yang tidak efektif. Menurutnya, anggaran sebesar itu lebih baik dialokasikan untuk pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Pedagang Kaki Lima (UKM dan PKL).
“Jika Wali Kota tidak mampu menjalankan roda pemerintahan yang pro-rakyat, silakan mengundurkan diri dari jabatannya. Kami butuh bukti nyata, bukan sekadar seremoni,” pungkas Ayi Suhaya dengan tegas.
Ia juga mencontohkan kepemimpinan yang harusnya dicontoh dan ditauladani umat Islam yaitu Rosulullah, nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa memikirkan umatnya. Begitulah jika menjadi seorang pemimpin.
