Samarinda, infosatu.co – Wakil Ketua Komisi lll Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Samri Shaputra berpendapat bahwa pengembangkan sektor pariwisata di Kota Tepian perlu keterlibatan pemerintah dan perusahaan swasta.
Pemerintah sebagai pemangku wilayah. Kemudian, perusahaan swasta sebagai pihak yang memiliki sumber daya manusia (SDM) dan berpengalaman di bidang manajemen pariwisata dapat menjadi pihak pengelola.
Dalam model kerja sama semacam ini,Samri menyatakan bahwa nantinya bakal ada keuntungan yang diperoleh. Pertama, bagi pengelola destinasi wisata dan dari pemerintah dalam bentuk iklan.
Ia mengatakan bahwa nantinya ada dua keuntungan yang perolehan yakni, bagi pengelola wisata dan dari pemerintah.
Terutama dalam memberikan dorongan berbentuk iklan untuk bisa memperkenalkan ke daerah-daerah lain. Sebab, nantinya keuntungan yang didapat berasal dari pajak yang dibayarkan.
“Nah kalau nantinya yang berkunjung meningkat, otomatis sumber pendapat kita juga meningkat jadi kan dua-duanya pun dapat,” katanya, Selasa (20/3/2024).
Samri mengakui bahwasanya Pemkot Samarinda belum mendapatkan keuntungan lantaran saat ini wisata sering didirikan oleh pihak-pihak swasta.
Bahkan, terkait dengan izin juga tidak memberikan dampak signifikkan. Kondisi ini juga membuat pemerintah tak mampu menarik pajak karena dasar hukumnya tak jelas.
“Tinggal bagaimana pemerintah bisa memanfaatkan peluang yang ada dari potensi pariwisata, serta melakukan kerja sama dengan pihak terkait guna meningkatkan PAD di Samarinda dalam membaca peluang pariwisata yang ada,” tandasnya
