Bontang, infosatu.co – Pemerintah Kota Bontang menyiapkan langkah perbaikan fasilitas pasar hingga rencana pengembangan kawasan, menyusul hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan menjelang Idulfitri 1447 Hijriah.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, sejumlah aspek menjadi perhatian dalam penataan pasar, mulai dari kondisi bangunan, fasilitas umum, hingga kebutuhan lahan penunjang seperti area parkir.
Salah satu yang menjadi prioritas adalah perbaikan fasilitas dasar di Pasar Taman Telihan, khususnya toilet yang dinilai perlu ditingkatkan.
“Untuk WC di Pasar Telihan tahun ini direncanakan ada 12 unit. Ini bagian dari perbaikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya, Selasa, 17 Maret 2026.
Selain itu, pemerintah juga akan melakukan evaluasi terhadap struktur bangunan pasar. Beberapa bagian yang mengalami kerusakan, seperti retakan dan penurunan struktur, akan ditindaklanjuti melalui kajian teknis.
“Strukturnya nanti kita evaluasi dulu. Ada tim teknis yang melihat, mana yang perlu diperbaiki. Kemungkinan tidak semuanya bisa dilakukan tahun ini,” jelasnya.
Perbaikan yang dilakukan, lanjut Neni, bersifat revitalisasi bertahap dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan serta kemampuan anggaran daerah.
Di sisi lain, perhatian juga tertuju pada pengembangan kawasan Pasar Taman Citra Loktuan, khususnya terkait kebutuhan lahan parkir yang dinilai masih terbatas.
Pemerintah sebelumnya berharap lahan tersebut dapat dihibahkan oleh PT Kaltim Industrial Estate (KIE). Namun, opsi tersebut tampaknya sulit terealisasi.
“Kita sudah minta untuk dihibahkan, tapi tidak bisa. Jadi harus melalui mekanisme pembelian,” ungkapnya.
Meski demikian, proses pembelian lahan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Pemkot Bontang menegaskan akan mengikuti seluruh tahapan sesuai aturan, termasuk melalui proses appraisal atau penilaian harga oleh tim independen.
“Nanti ada appraisal, ada tim yang terlibat. Tidak bisa kita tentukan sendiri. Harus sesuai prosedur,” tegasnya.
Ia menyebutkan, proses tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari dinas teknis, pertanahan, hingga aparat penegak hukum guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Langkah ini diambil untuk menghindari potensi permasalahan hukum di kemudian hari, terutama yang berkaitan dengan pengadaan lahan.
“Saya tidak mau ada staf yang sudah bekerja maksimal, tapi kemudian bermasalah secara hukum. Semua harus sesuai mekanisme dan aturan,” katanya.
Selain lahan parkir, pemerintah juga akan mengevaluasi penataan area pasar, termasuk kemungkinan pelebaran akses dan penataan ulang beberapa bagian yang dinilai masih kurang optimal.
Dengan berbagai rencana tersebut, Pemkot Bontang berharap pasar tradisional dapat menjadi lebih tertata, nyaman, dan mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat secara maksimal.
“Ini bagian dari upaya kita meningkatkan kualitas pasar, supaya lebih layak dan memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun pembeli,” pungkasnya. (Adv)
