Bontang, infosatu.co – Pemerintah Kota Bontang Kalimantan Timur (Kaltim), menetapkan skema Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Rabu.
Kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya mendukung efisiensi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai arahan pemerintah pusat.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mengatakan Pemkot sengaja tidak menerapkan WFH pada hari Jumat.
Ini karena pemerintah daerah tetap berkomitmen menjalankan program Jumat Bersih yang rutin dilakukan setiap pekan.
Menurutnya, kegiatan tersebut biasanya diisi dengan kerja bakti bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan di berbagai wilayah kota.
“Kalau hari Jumat tetap masuk seperti biasa karena kita ada program Jumat Bersih,” ujarnya, Jumat, 3 April 2026.
Ia menjelaskan, kebijakan WFH ini hanya berlaku bagi pegawai pada level staf. Sementara pejabat struktural tetap menjalankan aktivitas kerja seperti biasa di kantor.
“Yang WFH hanya staf, pejabat tidak. Tetap biasa menjalankan aktivitasnya di kantor,” jelas Agus Haris.
Meski bekerja dari rumah, pegawai yang menjalankan WFH tetap diwajibkan mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Salah satunya tidak diperbolehkan berkeliaran di luar rumah seperti di kafe maupun pusat perbelanjaan.
Untuk memastikan aturan tersebut dipatuhi, Pemkot Bontang juga meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan patroli di sejumlah lokasi keramaian.
Apabila ditemukan Aparatur Sipil Negara yang memanfaatkan waktu WFH untuk nongkrong atau berada di tempat umum tanpa alasan pekerjaan, maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan disiplin ASN.
Sanksi tersebut dapat berupa pemotongan gaji maupun Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Kami punya banyak informan. Apalagi teknologi sekarang sudah maju. Masyarakat yang melihat juga bisa melapor,” tegasnya.
Kebijakan WFH ini diketahui merupakan bagian dari instruksi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melakukan penghematan konsumsi BBM di tengah potensi krisis energi.
Pemerintah daerah juga diminta melaporkan secara berkala terkait efisiensi penggunaan BBM setelah sebagian aparatur menjalankan skema kerja dari rumah.
Evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut akan dilakukan secara berkala untuk menentukan kebijakan selanjutnya.
“Kami diminta untuk laporan, jadi program WFH ini memang harus dijalankan,” pungkasnya. (Adv)
