Kutim, infosatu.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Kalimantan Timur (Kaltim) diperkirakan harus memangkas secara signifikan pos pembiayaan operasional pasar rakyat pada tahun anggaran 2026.
Kebijakan ini muncul akibat penyusutan proyeksi pendapatan daerah, setelah pemerintah pusat menerapkan efisiensi anggaran yang berimbas hingga ke level kabupaten.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutai Timur, Nora Ramadani, mengatakan penyesuaian itu akan berdampak langsung pada tiga unit pasar rakyat yang berada dalam pengelolaan daerah yaitu Pasar Induk Sangatta, Pasar Muara Wahau, dan Pasar Sangkulirang.
Ketiganya dikelola melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang memiliki operasional berbeda, tetapi kebutuhan rutinnya relatif sama.
Ditemui, Rabu, 19 November 2025, ia menjelaskan bahwa setiap UPTD membawahi sejumlah pasar di kecamatan. Pasar Induk Sangatta, misalnya, mengatur aktivitas di Pasar Sangatta Selatan.
Pola serupa berlaku di UPTD Muara Wahau maupun UPTD Sangkulirang yang mengoordinasikan beberapa pasar di wilayah masing-masing.
Menurut Nora, seluruh pasar tersebut membutuhkan biaya rutin yang tidak bisa dielakkan setiap bulan. Mulai dari pembayaran listrik, air, pengupahan tenaga keamanan, hingga petugas kebersihan.
Namun dengan turunnya alokasi dari pemerintah pusat, kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar itu menjadi terbatas.
Ia menuturkan bahwa kebijakan efisiensi ini menciptakan tekanan baru bagi pengelola pasar. Beban biaya tetap, sementara kapasitas anggaran menyusut.
Untuk tahun 2026, Disperindag Kutim hanya mendapatkan dana sekitar Rp2 miliar untuk menutup seluruh operasi pasar rakyat.
Padahal, kata dia, satu UPTD saja, seperti Pasar Induk Sangatta, membutuhkan angka yang hampir sama dalam setahun.
Melihat ruang fiskal yang begitu sempit, pemerintah daerah tengah menimbang sejumlah opsi.
Nora memastikan akan segera menemui Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, untuk meminta tambahan dana agar pelayanan pasar tetap berjalan optimal.
“Saya akan bertemu Pak Bupati untuk meminta penambahan anggaran. Semoga saja ini bisa teratasi ke depan,” katanya.
Ia berharap pemerintah kabupaten dapat menemukan jalan keluar sebelum beban operasional semakin menumpuk.
Satu hal yang menurutnya tidak akan tersentuh adalah jumlah tenaga kebersihan dan keamanan pasar.
Bupati telah memberikan arahan agar petugas tetap dipertahankan, mengingat fungsi mereka penting untuk menjaga aktivitas perdagangan tetap tertib dan layak bagi masyarakat.
Nora berharap dialog dengan bupati kelak menghasilkan keputusan yang mampu mengamankan operasional pasar di tengah tekanan anggaran. (Adv).
