Kutim, infosatu.co – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur (Kaltim), tengah berupaya mengatasi tantangan di sektor konstruksi, terutama dalam hal peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal serta penataan administrasi pekerja.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kutim, Joni Setia Abadi, menyebutkan bahwa masih banyak tenaga kerja konstruksi yang telah lama menetap di Kutai Timur namun belum memiliki KTP domisili daerah tersebut.
“Jadi kami siasati dengan surat keterangan domisili minimal lima tahun,” ujar Joni di Sangatta, Rabu, 12 November 2025.
Kondisi tersebut kerap menjadi hambatan administratif bagi pekerja yang hendak mengikuti pelatihan atau uji kompetensi.
Menurut Joni, peserta pada jenjang dasar pun masih menghadapi berbagai kendala dalam proses administrasi.
Untuk mengatasinya, Dinas PUPR Kutim melakukan pendekatan langsung di lapangan melalui sistem jemput bola.
“Jadi kami melaksanakan jemput bola dengan cara pendampingan langsung dengan catatan jenjang dasar 1 sampai jenjang 6 merupakan kewenangan kabupaten kota dan jenjang ahli yaitu jenjang 7 sampai jenjang 10 merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi,” jelasnya.
Sebagai bagian dari strategi jemput bola tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengoperasikan program Mobile Training Unit (MTU).
Program ini merupakan bentuk pelatihan kerja keliling dengan menggunakan kendaraan yang dapat menjangkau wilayah luas Kutai Timur.
MTU hadir sebagai inovasi agar pelatihan dan uji kompetensi dapat diakses oleh tenaga kerja di 18 kecamatan.
“Nanti kami akan datang. Kalau terkendala pada luasan wilayah, MTU menjadi salah satu model jemput bola kepada pelaku usaha jasa konstruksi yang berada di 18 kecamatan,” kata Joni.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja lokal yang tersertifikasi dan kompeten, sehingga mereka dapat terserap dalam berbagai proyek pembangunan di daerah.
Selain fokus pada peningkatan kualitas tenaga kerja, Dinas PUPR Kutim juga mendorong penguatan kapasitas pelaku usaha lokal di bidang jasa konstruksi.
Melalui program bina jasa konstruksi, pemerintah daerah berupaya memastikan kontraktor lokal menjadi lebih tertib aturan, kompeten, dan siap bersaing di era digital.
“Ke depan, program bina jasa konstruksi diarahkan pada penguatan pelaku usaha lokal atau kontraktor lokal agar tertib aturan, kompeten, dan siap bersaing termasuk dalam hal literasi digital seperti pelatihan E-katalog versi 6,” ujar Joni.
Dinas PUPR juga berencana meningkatkan kemampuan teknis aparatur desa dan kecamatan melalui pelatihan bersertifikat pengelolaan pembangunan fisik.
Pelatihan tersebut mencakup keterampilan membaca gambar teknis hingga penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
“Kegiatan ini akan berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga sertifikasi profesi,” pungkas Joni. (Adv).
