Kutim, infosatu.co – Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur (Kaltim) dalam memperkuat pemenuhan hak anak kembali ditegaskan melalui Rapat Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) dan persiapan penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2025.
Pertemuan digelar di Ruang Rapat Bappeda Kutim pada Senin, 17 November 2025, dan melibatkan lintas perangkat daerah terkait.
Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DPPPA Kutim, Rita Winami, S.E., M.M, menekankan bahwa evaluasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh program perlindungan anak berjalan dengan baik.
“Kegiatan ini merupakan strategi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pemenuhan hak-hak anak benar-benar terlaksana di semua sektor,” ujarnya.
Rita menjelaskan bahwa proses evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan program di setiap instansi.
“Kami ingin mengukur capaian program, mengidentifikasi hambatan di lapangan, dan menyusun rekomendasi penyempurnaan untuk tahun berikutnya,” tuturnya.
Menurut Rita, koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan RAD dan penilaian KLA.
“Sinergi antarinstansi mutlak diperlukan agar indikator Kabupaten Layak Anak dapat tercapai secara maksimal,” kata Rita.
Lebih lanjut, Rita menambahkan bahwa hasil evaluasi ini akan menjadi dasar dalam peningkatan kualitas program perlindungan anak di Kutim.
“Data dan temuan dari rapat ini akan kami gunakan untuk memperbaiki perencanaan dan memastikan intervensi yang lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Ia juga berharap seluruh perangkat daerah semakin aktif dalam mendorong terwujudnya lingkungan yang ramah anak di Kutai Timur.
“Harapan kami, semua pihak dapat berperan lebih kuat sehingga Kutim mampu meraih kategori KLA yang lebih baik pada tahun 2025,” harapnya.
Kegiatan tersebut turut menghadirkan narasumber dari Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, Sumadi, yang memberikan penguatan terkait indikator dan strategi penilaian Kabupaten Layak Anak. (Adv).
